Dalam Sepekan KPK Jerat Tiga Kepala Daerah Asal PDIP, Dua Buron Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Foto@ Ist

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu sepekan menjerat tiga kepala daerah. Tiga kepala daerah yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap itu merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Mereka adalah Bupati Purbalingga sekaligus Ketua DPC PDIP Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar sekaligus Ketua DPC PDIP Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar.

Tim penindakan KPK menangkap Tasdi dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Juni lalu. KPK akhirnya menetapkan Tasdi sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap sebesar Rp100 juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai Rp22 miliar. Tiga hari berselang, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu kembali melakukan OTT di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. Hasilnya, dua kepala daerah di dua tempat tersebut ditetapkan sebagai tersangka suap.

KPK menjerat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagun g.Sedangkan Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 Miliar.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo


“Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi sore, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan penerimaaan hadiah atau janji oleh Walikota Blitar terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Blitar tahun anggaran 2018,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/6) dini hari.

Meskipun keduanya telah berstatus tersangka, namun hingga kini Syahri dan Samanhudi belum diketahui keberadaannya. Tim penindakan KPK tidak berhasil mengamankan dua kepala daerah asal PDI Perjuangan itu dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (6/6) lalu. "KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. Sebelum ada upaya jemput paksa," kata Saut.

Saut menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya paksa jika keduanya tidak segera menyerahkan diri. KPK juga akan meminta Polri memasukkan Syahri dan Samanhudi ke dalam daftar pencarian orang (DPO). "Kami masih menanti mereka untuk datang hari ini. Tapi kalau tidak ya terpaksa kami keluarkan DPO," tegas Saut.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, meskipun pihaknya belum berhasil menangkap Syahri dan Samanhudi, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. "Jadi meskipun dua orang kepala daerah ini tidak turut diamankan dan diperiksa sampai ke Gedung KPK, namun karena bukti permulaannya kami pandang cukup untuk alat bukti tersebut maka juga turut ditetapkan sebagai tersangka," ucap Febri.

"Ada banyak bukti lain yang sudah kita miliki sehingga dalam proses ekspos itu kita meyakini bahwa pelakunya diduga bukan hanya setingkat kepala dinas, tapi memang diduga ditujukan untuk dua kepala daerah ini dalam dua perkara yang berbeda," sambung Febri.

Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

Syahri diduga menerima suap dari Susilo melalui Agung sebesar Rp1 Miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Diduga suap tersebut merupakan pemberian ke-3. Sebelumnya, Bupati Tulungagung tersebut diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 Miliar.

“Tersangka Susilo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018,” ungkap Saut.

Sedangkan Samanhudi diduga menerima suap sebesar Rp 1.5 miliar dari Susilo melalui Bambang terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 Miliar. “Fee ini diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10% yang disepakati. Sedangkan 2%nya akan dibagi-bagikan kepada dinas,” ujar Saut.

Tasdi dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi untuk dua perkara, Susilo Prabowo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 KUHPidana. (Pon)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH