Headline
 Dalam Satu Tahun, Presiden Jokowi Kehilangan Dua Sertifikat Tanah Kakak ipar Jokowi, Haryanto membenarkan hilangnya dua sertifikat tanah Presiden Jokowi (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Kakak ipar Jokowi, Haryanto membenarkan hilangnya dua sertifikat tanah milik Presiden Jokowi yang telah dipublikasikan media massa lokal Solo, Jawa Tengah.

Dua settifikat tanah masing-masing dengan luasan 365 meter persegi dan 716 meter persegi itu ternyata telah hilang selama setahun.

Baca Juga:

Keluarga Jokowi Pesan Puluhan Kemeja Batik Dengan Motif Salam Jempol

"Ya benar Jokowi telah kehilangan dua sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah," ujar Haryanto pada MerahPutih.Com, Jumat (30/8).

Sertifikat tanah milik Presiden Jokowi
Sertifikat tanah milik Presiden Jokowi hilang (MP/Ismail)

Haryanto mengungkapkan keluarga telah mencari keberadaan sertifikat dua bidang tanah itu sejak setahun yang lalu. Dia menyebut sertifikat hilang karena kerapnya Jokowi pindah tempat tinggal.

"Saya perkirakan sertifikat itu telah hilang selama setahun lamanya. Upaya pencarian tekah dilakukan, tetepi tidak membuahkan hasil," kata dia.

Ia memperkiralan sertifikat itu tercecer atau terselip di lokasi lain. Jokowi juga sering pundah-pindah rumah dinas sejak menjadi politisi. Saat menjadi Wali Kota Surakarta, Jolowi tinggal di rumah dinas Loji Gandrung.

Kemudian Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi lalu tinggal di Istana Merdeka saat menjabat Presiden RI.

"Mungkin saja waktu mengangkut barang-barang untuk pindah tempat tinggal itu dua sertifikat tercecer," kata dia.

Kantor BPN Surakarta
Kantor BPN Surakarta di Jalan KH. Dewantoro, Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/8). (MP/Ismail)

Jokowi kemudian mengutus kuasa hukum untuk mengurus surat kehilangan ke Polresta Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta. Dua sertifikat yang hilang itu diketahui beruapa lahan kosong.

Baca Juga:

Wali Kota Solo Minta Keluarga Jokowi Akuisisi Saham Laskar Sambernyawa

Diketahui, BPN Surakarta mengumumkan tentang dua sertifikat hilang Nomor HP. 02.02/ 2210 - 33.72/VIII/2019. Sertifikat itu milik Presiden Jokowi.

Sertifikat pertama berupa HM 2304 dengan tanggal pembukaan 10 Oktober 1998 mempunyai luas 365 meter persegi. Sertifikat kedua HM 3980 dengan tanggal pembukaan 11 Juni 1998 mempunyai luas 716 meter persegi. Kedua tanah terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Keluarga Jokowi di Solo: Jokowi Menang Tidak Ada Acara Syukuran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir Sore Ini
Indonesia
Tiga Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir Sore Ini

BMKG memperkirakan warga Ibu Kota Jakarta dapat merasakan cuaca cerah berawan pada pagi harinya

Keberadaan Djoko Tjandra Masih Misteri, Mahfud Bakal Panggil 4 Institusi
Indonesia
Keberadaan Djoko Tjandra Masih Misteri, Mahfud Bakal Panggil 4 Institusi

Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia

Warga DIY Dilarang Salat Idul Adha di Lapangan
Indonesia
Warga DIY Dilarang Salat Idul Adha di Lapangan

Namun, warga masih diperbolehkan salat di masjid.

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Dua PP yang sudah diterbitkan yakni, pemberlakuan perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 dan ada PP terkait pemberlakuan perpajakan transaksi LPI, PP Nomor 49 tahun 2021.

Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua
Indonesia
Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua

kebijakan pemerintah yang memberikan label teroris kepada KKB justru semakin mempertegas pendekatan keamanan

Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?
Indonesia
Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Khaidirman menuturkan, Jimly diperiksa sebagai saksi karena kapasitas-nya selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Sriwijaya.

Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan

Yustinus menyatakan RUU KUP harus didiskusikan di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menyambut peluang setelah krisis kesehatan ini berakhir.

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk
Indonesia
Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Bareskrim Polri masih mendalami kasus kebocoran data 279 juta penduduk.

Heru Hidayat Diklaim Tidak Berafiliasi dengan Manajer Investasi Kendalikan Jiwasraya
Indonesia
Heru Hidayat Diklaim Tidak Berafiliasi dengan Manajer Investasi Kendalikan Jiwasraya

Kesimpulan itu, ia ambil karena melihat portofolio saham yang ingin dibeli hampir sama dengan portofolio yang pernah dibeli Jiwasraya sebelumnya