Daftar UMP 2025 Terbaru di Indonesia: Jawa Tengah Paling Rendah!

ImanKImanK - Jumat, 10 Januari 2025
Daftar UMP 2025 Terbaru di Indonesia: Jawa Tengah Paling Rendah!

Ilustrasi uang rupiah. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Penetapan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan adanya kesetaraan dalam pemberian upah di setiap provinsi.

Variasi UMP terlihat cukup signifikan, dengan beberapa provinsi mengalami kenaikan besar sementara yang lainnya hanya mengalami perubahan kecil. Provinsi dengan UMP terendah pada tahun 2025 adalah Jawa Tengah, yang menetapkan angka Rp 2.169.348.

Berikut adalah daftar lengkap UMP 2025 di seluruh Indonesia:

Baca juga:

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-52 untuk PDIP

Daftar UMP 2025

UMP 2025

  • Aceh: Rp 3.685.615
  • Sumatera Utara: Rp 2.992.599
  • Sumatera Barat: Rp 2.994.193
  • Sumatera Selatan: Rp 3.681.570
  • Kepulauan Riau: Rp 3.623.653
  • Riau: Rp 3.508.775
  • Lampung: Rp 2.893.069
  • Bengkulu: Rp 2.670.039
  • Jambi: Rp 3.234.533
  • Bangka Belitung: Rp 3.876.600
  • Banten: Rp 2.905.119
  • DKI Jakarta: Rp 5.396.760
  • Jawa Barat: Rp 2.191.232
  • Jawa Timur: Rp 2.305.984
  • Jawa Tengah: Rp 2.169.348

Baca juga:

Hari ini, Megawati Sampaikan Pidato Politik di Peringatan HUT PDIP

  • DI Yogyakarta: Rp 2.264.080
  • Bali: Rp 2.996.560
  • Maluku Utara: Rp 3.408.000
  • Maluku: Rp 3.141.699
  • Sulawesi Tengah: Rp 2.914.583
  • Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
  • Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
  • Gorontalo: Rp 3.221.731
  • Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
  • Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
  • Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621

Baca juga:

Jadwal Seleksi PPPK Tahap 2 2025: Cek Tanggal Penting dan Perbedaan PPPK dengan PNS

  • Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194
  • Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
  • Kalimantan Timur: Rp 3.579.313
  • Papua: Rp 4.285.848
  • Papua Barat: Rp 3.615.000

Faktor Penetapan UMP

Penetapan UMP setiap tahun tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup pekerja, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung berdasarkan survei standar hidup di setiap daerah.

Hal ini menjelaskan mengapa UMP di berbagai provinsi bisa sangat bervariasi, tergantung pada tingkat biaya hidup dan kondisi ekonomi di masing-masing wilayah.

Baca juga:

GWM Tank Studio Hadirkan Brand Experience Hub Pertama di Asia Tenggara

Walaupun Jawa Tengah memiliki UMP terendah pada tahun 2025, keputusan ini tetap mempertimbangkan situasi ekonomi setempat dan kebutuhan kesejahteraan pekerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada pekerja melalui berbagai program tambahan di luar UMP.

UMP yang lebih tinggi di provinsi besar seperti DKI Jakarta, Papua, dan Maluku menggambarkan perbedaan yang signifikan dalam biaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan penetapan UMP 2025, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Meskipun UMP terendah ada di Jawa Tengah, variasi angka UMP ini mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap provinsi.

#UMP 2025 #UMP #Upah Minimum Provinsi #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Barang-barang tersebut yakni telepon genggam, CPU, kendaraan, dan drone.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Indonesia
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu terus diperkuat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Sebanyak 12 santriwati dan 4 ustazah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perusakan dan pembakaran warung Mi dan Babi Tepi Sawah Parangjoro, Sukoharjo.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Indonesia
BSU 2026 Rp 900 Ribu Cair Sebentar Lagi, Cek Syarat dan Kriteria Penerimanya di Sini!
BSU 2026 senilai Rp 900 ribu segera cair. Namun, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
BSU 2026 Rp 900 Ribu Cair Sebentar Lagi, Cek Syarat dan Kriteria Penerimanya di Sini!
Indonesia
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah Desa Parangjoro, Desa Grogol, September lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Indonesia
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko mengatakan para korban diduga direkrut dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi daring.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Aditia berpulang setelah menjalani perawatan intensif panjang setelah insiden pengeroyokan brutal yang dialaminya pada Rabu, 8 Mei 2019 malam.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Indonesia
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Penanganan karhutla di Gunung Lawu membutuhkan kerja bersama pemerintah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, Perhutani, dan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Indonesia
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Kolaborasi tersebut dinilai membutuhkan kontribusi lintas bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk UMS.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Indonesia
Pekerjakan Orang Luar Sukoharjo, Pabrik Obat Terlarang Raup Omzet Rp 3 Miliar per Hari
Seluruh pekerja yang beraktivitas di dalam pabrik obat ilegal beromzet miliaran rupiah tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Pekerjakan Orang Luar Sukoharjo, Pabrik Obat Terlarang Raup Omzet Rp 3 Miliar per Hari
Bagikan