Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi Menkopolhukam Mahfud MD . (Foto: Antara))

MerahPutih.com - Kepala daerah diminta membuat atau mengubah peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.

"Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut undang-undang (UU), pergub, perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Mahfud menyarankan para kepala daerah segera memproses perubahan peraturan tersebut menjadi perda ke DPRD. Sementara itu, saat ini di seluruh Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda.

Baca Juga:

Luhut Jadi Pengendali Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi

"Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," ujarnya dikutip Kantor Berita Antara.

Dengan memakai UU tersebut, lanjut Mahfud, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis terdapat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi COVID-19. (Foto: TMC Polda Metro).

Kemendagri melakukan asistensi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan untuk segera selesaikan penyusunan peraturan kepala daerah (perkada) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di daerah.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menargetkan, seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelsaikan perkada paling lambat hari Jumat, 18 september 2020.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, untuk memastikan minggu ini dikoordinasikan dan dilakukan atensi khusus dan terus di up date apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” tegas Bahtiar.

Baca Juga:

Waduh, Puluhan Daerah Ketahuan Tak Susun Peraturan Pengendalian COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemberlakuan New Normal Tingkatkan Kemacetan di Jakarta
Indonesia
Pemberlakuan New Normal Tingkatkan Kemacetan di Jakarta

"Penambahan personel ada terutama pada pagi hari dan sore hari," katanya.

Nama Dirut PLN Diumumkan Sore Ini
Indonesia
Nama Dirut PLN Diumumkan Sore Ini

“Nanti jam 4 sore, harusnya di kantor Kementerian (BUMN),” kata Erick

Nasabah Gagal Bayar PT MPIP Banjiri Gedung MPR/DPR dengan Karangan Bunga
Indonesia
Nasabah Gagal Bayar PT MPIP Banjiri Gedung MPR/DPR dengan Karangan Bunga

Polda Metro Jaya menyatakan sudah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut

Banjir Terjang Jakarta, Anies Dianggap Tak Fokus karena Pangkas Anggaran Penanganan
Indonesia
Banjir Terjang Jakarta, Anies Dianggap Tak Fokus karena Pangkas Anggaran Penanganan

GMNI menyesalkan arah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak fokus pada penangangan dan penanggulangan banjir.

 Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas
Indonesia
Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Boyamin menduga, OTT tersebut dilakukan KPK tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat Tangkap Tangan.

Status Merapi Naik, Sri Sultan Instruksikan Pemkab Sleman Siapkan Jalur Evakuasi
Indonesia
Status Merapi Naik, Sri Sultan Instruksikan Pemkab Sleman Siapkan Jalur Evakuasi

Status Gunung Merapi naik dari level II waspada menjadi level III siaga pada Kamis 5 November 2020.

Kasus COVID Terus Melonjak, Ini Program Pemprov DKI yang Dinilai Salah Kaprah
Indonesia
Kasus COVID Terus Melonjak, Ini Program Pemprov DKI yang Dinilai Salah Kaprah

Penambahan angka kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Akibatnya, ibu kota sekarang kembali menempati urutan pertama provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia.

 Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga
Indonesia
Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga

Kenaikan tersebut direspon meni market di Solo, Jawa Tengah dengan menaikkan harga rokok. Kenaikan rokok rata-rata Rp1.500 per bungkus sampai Rp2.500 per bungkus.

Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya
Indonesia
Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya

Dalam dakwaan JPU, semua membukukan untung secara semu

Editor Metro TV Dipastikan Tewas Dini Hari, Pelaku Tak Terekam CCTV
Indonesia
Editor Metro TV Dipastikan Tewas Dini Hari, Pelaku Tak Terekam CCTV

Alhasil sampai saat ini kenapa Yodi bisa sampai ditemukan tewas di pinggir jalan tol masih misteri