Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi Menkopolhukam Mahfud MD . (Foto: Antara))

MerahPutih.com - Kepala daerah diminta membuat atau mengubah peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.

"Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut undang-undang (UU), pergub, perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Mahfud menyarankan para kepala daerah segera memproses perubahan peraturan tersebut menjadi perda ke DPRD. Sementara itu, saat ini di seluruh Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda.

Baca Juga:

Luhut Jadi Pengendali Penanganan COVID-19 di 9 Provinsi

"Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," ujarnya dikutip Kantor Berita Antara.

Dengan memakai UU tersebut, lanjut Mahfud, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis terdapat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi COVID-19. (Foto: TMC Polda Metro).

Kemendagri melakukan asistensi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan untuk segera selesaikan penyusunan peraturan kepala daerah (perkada) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di daerah.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menargetkan, seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelsaikan perkada paling lambat hari Jumat, 18 september 2020.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, untuk memastikan minggu ini dikoordinasikan dan dilakukan atensi khusus dan terus di up date apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” tegas Bahtiar.

Baca Juga:

Waduh, Puluhan Daerah Ketahuan Tak Susun Peraturan Pengendalian COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan
Indonesia
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Bawaslu menyurati KPU untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719
Indonesia
Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719

Sebanyak 2.719 kasus baru ini merupakan rekor penambahan harian selama pandemi COVId-19 melanda Indonesia.

Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar
Indonesia
Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memeriksa 10 saksi dalam pengusutan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dengan nilai lebih dari Rp684,8 miliar.

Upaya Bebaskan Rizieq Melalui Unjuk Rasa Dianggap Tidak Tepat
Indonesia
Upaya Bebaskan Rizieq Melalui Unjuk Rasa Dianggap Tidak Tepat

Massa bakal menggelar Aksi 1812 mendesak tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab dibebaskan.

Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu
Indonesia
Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu

Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Saifudin Zuhri pada persidangan 4 Mei 2021 memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi.

Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar
Indonesia
Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar

Max mengingatkan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung

Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?
Indonesia
Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?

Doni berharap dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan
Indonesia
2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Penyemprotan disinfektan ini dilakukan menyusul ada 2 anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berkantor di Blok G terpapar COVID-19.

DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Dalam masa pandemi ini, DPR tetap menjalankan fungsi legislasi secara maksimal, dan telah mengesahkan metode rapat virtual.