Daerah Bakal Terbebani Status PSBB Berdasarkan Uji PCR Rapid test COVID-19 yang dilakukan Pemkab Sukabumi, Jawa Barat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus mematikan ini. (Antara/Aditya Rohman)

Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, salah satu poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) soal jumlah penderita corona berdasarkan tes Polymerse Chain Reaction (PCR) sulit diterapkan.

Menurut Trubus, banyak daerah terutama di luar Jawa yang masih minim peralatan dan alat untuk menguji secara valid kondisi pasien.

"Ini tentu memberatkan karena tak semua daerah punya. Dampaknya, daerah bakal kesulitan mengajukan PSBB karena syarat yang diajukan tak dimiliki setiap daerah," jelas Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca Juga

JHL Group Sumbang Ratusan APD untuk Rumah Sakit dan Makanan untuk Ojol

"Itu poin sulit karena yang punya tes swab hanya balitbangkes. Apalagi mereka sehari melayani 400 orang makanya lama keluar karena hanya mampu segitu," jelas Trubus.

Trubus melanjutkan, kewajiban ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan di setiap daerah. Seperti kualitas penanganan kesehatan di DKI Jakarta tak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia bagian timur.

"Kasihan daerah yang masih minim fasilitas kesehatannya. Sehingga malah menyulitkan dia mendapatkan rekomendasi," sesal Trubus.

Trubus menjelaskan, harusnya tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 memberikan informasi dan bantuan kepada daerah untuk memiliki alat PCR tersendiri.

"Harus dipercepat bantuan alat alat itu. Dengan begitu setiap daerah memiliki standar uji pasien yang cepat dan kualitas kesehatan di tanah air jadi merata," imbuh Trubus.

ANTARA
Ilustrasi rapid test di Jakarta. Foto: ANTARA

Ia juga mengkritik penetapan PSBB dari jumlah pasien di suatu wilayah. Menurut Trubus, daerah yang jumlah pasien positifnya dibawah seratus terancam kesulitan mendapatkan persetujuan. Terutama di luar daerah Jawa yang rata-rata penderita COVID-19 nya masih dibawah 100.

"Harusnya ini bukan menjadi prasyarat utama berdasarkan jumlah. Karena jumlah yang masih sedikit bisa saja menjadi ancaman jika tak dilakukan PSBB hanya karena tak diberi rekomendasi," pungkas Trubus.

Menteri Kesehatan Terawan mensyaratkan sejumlah data kasus corona bagi gubernur, wali kota, atau bupati, yang ingin mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam Pasal 4 Permenkes 9/2020, Terawan menyebut data-data yang dibutuhkan adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, disertai kurva epidemiologi. Kedua, penyebaran kasus menurut waktu, disertai peta penyebaran. Ketiga, kejadian transmisi lokal, dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Dalam penjelasannya, tentang kriteria penetapan PSBB, Terawan menyebut kasus corona yang diserahkan sebagai syarat PSBB harus didasarkan pada uji lab PCR, yang berarti bukan rapid test.

"Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR)," dikutip dari Permenkes.

PCR adalah uji laboratorium untuk sampel berupa lendir yang diambil dengan metode swab. Hasil lab valid namun butuh waktu paling cepat 2 hari untuk mengetahui hasilnya.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skema Penyaluran Stimulus Rp150 Triliun untuk Dunia Usaha

Sementara rapid test mengambil sampel berupa darah (serologi) yang diuji dengan alat (tidak membutuhkan lab) yang hasilnya diketahui dalam 10-15 menit. Namun, validasi rapid test sangat rendah karena itu hanya screening, sehingga hasilnya tetap harus diuji dengan lab.

Terawan menjelaskan, prasyarat PSBB intinya adalah peningkatan signifikan jumlah kasus atau kematian akibat corona, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

"Transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain," ucap Terawan dalam Permenkes. (Knu)

DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19
Indonesia
UGM Kembangkan Obat Antivirus Corona
Indonesia
DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19
Indonesia
UGM Kembangkan Obat Antivirus Corona
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City
Indonesia
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City

"Iya betul (korbam berjenis kelamin pria)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Kemenag Pastikan Tak Potong Dana BOS Madrasah dan Pesantren
Indonesia
Kemenag Pastikan Tak Potong Dana BOS Madrasah dan Pesantren

Anggaran BOS 2020 yang sudah dicairkan besarannya sama dengan alokasi tahun 2019.

Kasus COVID-19 Capai 2 Juta, Biden Tuding Trump Tak Serius
Dunia
Kasus COVID-19 Capai 2 Juta, Biden Tuding Trump Tak Serius

Biden mengatakan, Trump tidak serius dalam menangani pandemi COVID-19.

Polisi Tetapkan Reza Artamevia Tersangka Kasus Narkoba
Indonesia
Polisi Tetapkan Reza Artamevia Tersangka Kasus Narkoba

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Dituntut Ganti Rugi Banjir, Pemprov DKI: Bagaimana Bisa Bayar Sesuatu yang tidak Ada
Indonesia
Dituntut Ganti Rugi Banjir, Pemprov DKI: Bagaimana Bisa Bayar Sesuatu yang tidak Ada

Saefullah jelas belum berani untuk mengonfirmasi peluang pemberian kompensasi

Politisi PDIP Nilai Pemerintah Gagap Hadapi Pandemi COVID-19
Indonesia
Politisi PDIP Nilai Pemerintah Gagap Hadapi Pandemi COVID-19

Ketika terjadi bencana di satu daerah, ada ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah, sehingga rakyat yang menjadi korbannya.

Penyebab Banjir di Jakarta Versi Kepala BNPB
Indonesia
Penyebab Banjir di Jakarta Versi Kepala BNPB

"Sekarang datanya sudah mengalami penurunan. Salah satunya karena pengambilan air tanah yang cukup banyak tadi," katanya

KPK Periksa Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus
Indonesia
KPK Periksa Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Pelaksana Tigas Juru Bicara KPK Ali Fikri

 Jokowi Instruksikan Mulai 29 Maret, YIA Beroperasi Penuh
Indonesia
Jokowi Instruksikan Mulai 29 Maret, YIA Beroperasi Penuh

"Ya semua bandara kita ingin pelayanan yang cepat, kecepatan, sehingga traffic-nya itu semakin padat,"tegas Jokowi saat berkunjung ke YIA.

Cakada Bermasalah Ditunda Proses Hukumnya Demi Jaga Netralitas Polri
Indonesia
Cakada Bermasalah Ditunda Proses Hukumnya Demi Jaga Netralitas Polri

Sehingga, ia mengapresiasi terbitnya telegram kapolri tersebut