Curiga Penetapan Tersangka Bermuatan Politis, AHY Tidak Pecat Lukas Enembe dari Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil langkah usai Lukas Enembe dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AHY memutuskan untuk memberhentikan sementara Gubernur Papua itu dari jabatan ketua DPD Partai Demokrat Papua. Sementara itu, Lukas tetap menjadi kader Partai Demokrat.

Baca Juga:

Puan akan Temui AHY, Politikus PDIP: Bangun Suasana Kondusif

"Kami menunjuk saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Saudara Willem adalah waketum partai Demokrat dan anggota komisi V DPR RI," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya memberhentikan sementara Lukas, yaitu agar yang bersangkutan bisa berkonsentrasi menjalani proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya berharap saudara Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar pria yang mengenakan kemeja biru tua ini.

Ia menambahkan, bila nantinya Lukas Enembe terbukti tidak bersalah dalam kasus hukum yang menjeratnya, Demokrat akan kembali mengangkat yang bersangkutan ke posisi semula.

"Kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa," kata putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ia lantas menaruh kecurigaan adanya muatan politik dalam kasus yang menimpa Lukas Enembe.

Menurut AHY, pihaknya sempat memberikan pembelaan kepada Lukas dalam beberapa tahun terakhir terkait adanya upaya intervensi atas kekuasaan Lukas sebagai Gubernur Papua.

Baca Juga:

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

"Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada bapak Lukas ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu," kata AHY.

Selain itu, AHY menyebut bahwa pada 2021 saat Wakil Gubernur Papua meninggal dunia, intervensi serupa kembali terjadi.

"Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas dan berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," jelas AHY.

Alasan kecurigaan AHY berikutnya adalah penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan oleh KPK.

"Tanggal 5 September 2022 tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung tetapkan sebagai tersangka, dan beliau dijerat dengan pasal baru yakni pasal 11 atau 12 undang-undang tindak pidana korupsi tentang delik gratifikasi," imbuh AHY yang juga purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Sebagai informasi, saat ini Lukas Enembe sudah berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

Namun hingga surat pemanggilan kedua pada 26 September 2022, Lukas Enembe masih tidak kooperatif untuk hadir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Knu)

Baca Juga:

Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Produk Pertanian Dihambat, Indonesia Ingin Perundingan Dagang Uni Eropa Rampung
Indonesia
Produk Pertanian Dihambat, Indonesia Ingin Perundingan Dagang Uni Eropa Rampung

Perundingan IEU–CEPA telah dimulai pada 2016 dan akan memasuki putaran ke-12 pada Oktober 2022.

Doa Wagub DKI Jakarta untuk Putra Ridwan Kamil yang Hilang
Indonesia
Doa Wagub DKI Jakarta untuk Putra Ridwan Kamil yang Hilang

Emmeril Khan Mumtadz, Putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dikabarkan hilang di Sungai Aaree, Bern, Swiss pada Kamis (26/5) kemarin. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa putra Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil tersebut.

6000 Liter Minyak Goreng Meluncur ke Pasar Tradisional Yogyakarta
Indonesia
6000 Liter Minyak Goreng Meluncur ke Pasar Tradisional Yogyakarta

Pemkot turut bekerja sama dengan Bulog dan Pemerintah DIY untuk melakukan operasi pasar minyak goreng secara rutin.

Fatwa MUI Terpusat Hambat Pelaku UMKM Dapatkan Sertifikat Halal
Indonesia
Fatwa MUI Terpusat Hambat Pelaku UMKM Dapatkan Sertifikat Halal

salah satu yang menghambat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jamaninan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk para pelaku UMKM, karena lamanya fatwa dari MUI

Kapolri Minta Anak Buahnya Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Pasaman Barat
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Pasaman Barat

Gempa bumi yang melanda kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat memakan korban dan merusak sejumlah bangunan.

[HOAKS atau FAKTA]: Telkomsel dan Baim Wong Bagi-Bagi Mercedes Benz
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Telkomsel dan Baim Wong Bagi-Bagi Mercedes Benz

Sebuah akun Facebook mengunggah postingan berupa beberapa foto penyerahan hadiah berupa unit mobil oleh perusahaan Telkomsel.

Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur Arus Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur Arus Mudik Lebaran 2022

Infrastruktur arus mudik Lebaran 2022 siap digunakan guna menunjang perjalanan masyarakat ke kampung halaman.

4,8 Juta Pemudik Masuk Jateng Saat Nataru, 5 Persen Lewat Solo
Indonesia
4,8 Juta Pemudik Masuk Jateng Saat Nataru, 5 Persen Lewat Solo

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sebanyak 4,8 juta pemudik diprediksi masuk Jawa Tengah saat Libur Nataru. Dari jumlah tersebut sebanyak 3-5 persen pemudik itu masuk Solo.

Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri

Dirinya pun dicekal ke luar negeri

DPR Segera Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
DPR Segera Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng

Pemerintah menghitung kebutuhan minyak goreng secara nasional rata-rata 300 hingga 330 juta liter, tetapi sudah didistribusikan lebih dari 500 juta liter.