Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Temuan survei Indometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui tentang omnibus law UU Cipta Kerja. Hanya 31,2 persen publik yang tahu, sebagian besar sebanyak 68,8 persen mengaku sama sekali tidak tahu. Direktur Eksekutif Survei Indometer Leonard SB menegaskan, di antara yang mengetahui itu, hampir semuanya menyatakan setuju dengan omnibus law. Paling tidak, sebanyak 90,1 persen publik setuju, hanya 8,6 persen yang terang-terangan menolak, dan sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab/ Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik. Bahkan, simpang siurnya informasi menyebabkan muncul banyak tudingan hoaks terhadap isi omnibus law yang beredar.

Baca Juga:

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

Menurutnya, minim-nya sosialisasi bisa jadi karena faktor pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Selain itu, pembahasan cenderung dilakukan tertutup oleh pemerintah dan DPR, hingga tiba-tiba disahkan pada awal Oktober 2020.

Hasil survei memaparkan, di antara yang menyatakan setuju, alasan utama adalah bahwa omnibus law bisa menciptakan lapangan kerja (75,4 persen), hanya 13,4 persen tidak setuju, dan 11,3 persen tidak tahu/tidak jawab.

Alasan lainnya adalah memudahkan perizinan (72,1 persen setuju, 15,7 persen tidak setuju dan 12,2 persen tidak tahu/tidak menjawab), memulihkan ekonomi nasional (69,4 persen setuju,19,9 persen tidak setuju dan tidak tahu 10,7 persen), dan menghidupkan UMKM (65,3 persen setuju, 23,1 persen tidak setuju dan 11,6 persen tidak tahu). Lalu mendorong investasi (60,5 persen setuju, 19,0 persen tidak setuju dan 20,5 persen tidak tahu), menyederhanakan birokrasi (56,1 persen setuju, 15,7 persen tidak setuju dan 28,2 persen tidak tahu), dan menyelesaikan tumpang-tindih perundang-undangan (52,2 persen setuju, 26,4 persen tidak setuju, dan 21,4 persen tidak tahu/tidak menjawab). Dalam survei, di antara sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, alasan terbesar adalah omnibus law merupakan intervensi asing (75,0 persen), sisanya 18,8 persen tidak setuju dan 6,3 persen tidak tahu/tidak jawab.

Hasil survei Indometer terkait berapa besar pengetahuan publik tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto: Survei Indometer)
Hasil survei Indometer terkait berapa besar pengetahuan publik tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto: Indometer)

Selain itu, alasan lainnya memudahkan tenaga kerja China masuk (68,8 persen setuju/21,9 persen tidak setuju/9,4 persen tidak tahu atau tidak jawab), merugikan pekerja (59,4 persen/25,0 persen/15,6 persen), PHK tanpa pesangon (46,9 persen/ 15,6 persen/37,5 persen), dan libur Lebaran ditiadakan (37,5 persen/46,9 persen/15,6 persen). Ia menegaskan, naiknya pemberitaan seputar omnibus law selama sepekan belakangan bisa jadi meningkatkan pengetahuan publik dan pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan substansi omnibus law dan mengapa RUU itu sangat dibutuhkan Indonesia. Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Masukan Amdal Bagian Izin Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepercayaan Publik Kalah sama Polisi, KPK Bikin Survei Tandingan
Indonesia
Kepercayaan Publik Kalah sama Polisi, KPK Bikin Survei Tandingan

Tujuan survei itu, untuk menelaah pengetahuan dan penilaian publik terhadap tugas dan pelaksanaan tugas KPK

 Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19
Indonesia
Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB karena telah menerima bantuan dan berkenan membantu dalam mendistribusikan kepada para tenaga medis.

Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Kejar Napi Asal Tiongkok ke Hutan Tenjo
Indonesia
Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Kejar Napi Asal Tiongkok ke Hutan Tenjo

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan saat ini telah menurunkan anggota Brimob Polda Metro Jaya dan anjing pelacak (K-9) untuk mencari keberadaan Cai Changpan.

Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Sebut Petamburan Jadi Klaster Baru COVID-19

"Telah terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Jakarta yakni klaster akad nikah di Petamburan dan klaster Tebet," ujar Fadil

Kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Sudah Periksa Lebih dari 100 Saksi
Indonesia
Kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Sudah Periksa Lebih dari 100 Saksi

Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan telah terbakar pada Sabtu (22/8)

Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang
Indonesia
Pertamina Minta KPK Supervisi Kontrak Jangka Panjang

"Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum," ungkap Haryo.

Pembebasan Pajak UMKM Diwacanakan Sampai Akhir Tahun
Indonesia
Pembebasan Pajak UMKM Diwacanakan Sampai Akhir Tahun

Selama ini, dalam kondisi normal atau sebelum ada pandemi COVID-19, pelaku UMKM yang memiliki omzet Rp4,8 miliar per tahun harus membayar PPh sebesar 0,5 persen.

Bentrok di Medan Merdeka Selatan, Massa Merangsek ke Kantor Anies
Indonesia
Bentrok di Medan Merdeka Selatan, Massa Merangsek ke Kantor Anies

Dari halaman polisi itu, massa berhamburan ke arah Tugu Tani dan masuk merangsek ke Balai kota DKI.

Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI
Indonesia
Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI

Mabes Polri meyakini bisa membuktikan keterlibatan 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta.

Anies Suruh Anak Buah Tanya Korban Banjir Butuh Apa
Indonesia
Anies Suruh Anak Buah Tanya Korban Banjir Butuh Apa

Lurah dan Camat untuk tetap bergerak aktif ke lapangan meski banjir sudah surut.