CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari Unjuk rasa mahasiswa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (4-7-2022), untuk menuntut Pemerintah dan DPR RI membuka draf RKUHP ke publik. ANTARA/Sumarwoto

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Dalam draf final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP tetap mengatur pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.

Baca Juga:

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dari Pemerintah

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Nicky Fahrizal menilai penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberi ketentuan pengamanan demokrasi.

"Pasal penghinaan terhadap Presiden sudah dipagari dengan ketentuan-ketentuan yang memang tidak serta-merta bisa langsung diproses secara hukum," ucap Nicky di Jakarta, Kamis, (8/7).

Ia menilai, salah satu pasal yang dipandang sebagai pengamanan demokrasi adalah Pasal 218 ayat (2) RKUHP yang menyatakan "tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri".

Nicky juga memandang Pasal 220 ayat (2) RKUHP sebagai ketentuan yang mengamankan demokrasi. Pasal 220 ayat (2) RKUHP menyatakan bahwa "pengaduan sebagaimana dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden".

"Presiden harus melaporkan sendiri itu pagar atau jaringan pengaman untuk mengamankan kebebasan berpendapat," katanya.

Akan tetapi, lanjut ia, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam penegakan hukum.

"Permasalahannya itu terletak pada penerapan normanya nanti, bukan pada konstitusionalitas suatu norma. Ini yang menjadi PR," tuturnya.

Ia menegaskan, penting untuk memperhatikan adanya penghapusan tuntutan hukum apabila penyerangan terhadap martabat presiden atau wakil presiden dilakukan karena adanya kepentingan umum dan pembelaan diri.

Selain itu, penafsiran terhadap norma tersebut harus sungguh-sungguh menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum.

"Bagaimana kritik yang dibangun adalah bukan kritik dalam artian serangan-serangan, melainkan benar-benar kritik yang konstruktif. Ini membutuhkan tafsir,” ucapnya.

Hal lain, kata ia, yang harus diperhatikan adalah diperlukan penyelarasan daya jangkau pemahaman penegak hukum agar dapat membedakan kritik dengan penghinaan.

"Daya jangkau pemahaman ini juga menjadi permasalahan kita karena kritik bisa menjadi sangat satir, menjadi sangat tajam," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih akan didiskusikan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa sidang berikutnya.

"Kalau KUHP masih ada diskusi-diskusi terkait dengan 14 isu krusial, hanya itu saja. Kita tidak masuk ke batang tubuh tapi kita akan mendiskusikan itu. Nanti kita akan memperjelas dalam penjelasan RUU KUHP, masih ada sedikit diskusi terkait dengan 14 isu krusial yang banyak juga menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat," ujar Adies. (Pon)

Baca Juga:

PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Sukabumi Terasa hingga Jabodetabek, Karyawan Bank di Bandung Panik
Indonesia
Gempa Sukabumi Terasa hingga Jabodetabek, Karyawan Bank di Bandung Panik

Hingga pukul 10.25 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan.

Anies Klaim Tuntaskan Janji  pada The JakMania
Indonesia
Anies Klaim Tuntaskan Janji pada The JakMania

Anies turut mengungkit bahwa saat ini memasuki bulan-bulan terakhir masa tugasnya setelah hampir 5 tahun menjabat.

Menkominfo Prediksi MotoGP Mandalika Dorong Kunjungan Wisatawan 19 Persen
Indonesia
Menkominfo Prediksi MotoGP Mandalika Dorong Kunjungan Wisatawan 19 Persen

Kemenparekraf juga telah memberikan alternatif untuk menginap di Bali

Denmark Pasok Ukraina Rudal Antikapal Harpoon
Dunia
Denmark Pasok Ukraina Rudal Antikapal Harpoon

Rudal Harpoon akan dioperasikan bersama rudal Neptune Ukraina untuk mempertahankan wilayah pesisir negara tersebut, termasuk pelabuhan selatan Odesa.

Komnas HAM akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Besok
Indonesia
Komnas HAM akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Besok

Pada Senin (15/8), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana mengecek tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL
Indonesia
Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL

Jokowi memutuskan menunjuk KSAD Andika sebagai calon Panglima TNI sebelum berangkat mengikuti KTT COP26 di Glasgow

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024
Indonesia
Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!
Indonesia
Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Ida mencabut Permenaker 2/2022.

WNI Nekat Terobos Perbatasan Timor Leste Mau Ambil Jeriken Minyak
Indonesia
WNI Nekat Terobos Perbatasan Timor Leste Mau Ambil Jeriken Minyak

Zakarias telah dideportasi diserahkan kepada petugas Imigrasi Indonesia di TPI PLBN Mota Ain

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Menag Yaqut
Indonesia
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Menag Yaqut

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta, Jumat (1/7), pukul 11.10 WIB.