CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang beberapa waktu lalu diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, pengusaha mulai meredup dan kehilangan pamor.

"Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total. Salah satu cara itu adalah mengamandemen konstitusi," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Jakarta Barat, Minggu (13/3).

Baca Juga:

Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut

Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang nggak setuju," tambahnya.

Situasi perpolitikan antarpartai, kata ia, menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024," katanya.

Menurutnya, tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Di tingkat internasional, lanjut ia, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.

"Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. (pelaksana tugasnya). Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong isu penundaan Pemilu," katanya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Dengan kondisi urgensi tersebut, dia mengatakan, Pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu penundaan Pemilu Serentak 2024. Karena, stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi publik dan politik.

"Nggak ada alasan moral untuk mendorong penundaan Pemilu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tercatat lebih dari 100 juta percakapan orang di media sosial menginginkan pemilu ditunda berdasarkan big data yang dimilikinya.

"Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" kata dia, dalam wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3). (Knu)

Baca Juga:

Ingatkan Luhut, Senior PDIP Ungkit Kisah Harmoko Setahun Sebelum Suharto Lengser

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Akui Vaksinasi Masih Belum Merata Jelang Lebaran
Indonesia
Satgas COVID-19 Akui Vaksinasi Masih Belum Merata Jelang Lebaran

Pemerintah terus meningkatkan pemerataan cakupan vaksinasi nasional karena masih ada beberapa daerah yang cakupan dosis lengkapnya masih di bawah 70 persen.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 60 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 60 Ribu

Pada Kamis (24/2), jumlah kasus COVID-19 bertambah 57.427. Sehingga total menjadi 5.408.328.

Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen
Indonesia
Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen

Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pintu masuk untuk memperkuat kewenangan DPD.

PKS Minta Anies Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Puasa
Indonesia
PKS Minta Anies Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Puasa

PKS meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menutup tempat hiburan malam dan sejenisnya, termasuk di dalamnya hiburan karaoke selama bulan suci Ramadan.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Satu Tahun Sebelum Pandemi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin AstraZeneca Dibuat Satu Tahun Sebelum Pandemi

Universitas Oxford bekerja sama dengan perusahaan Inggris-Swedia, AstraZeneca, mengembangkan vaksin COVID-19 bernama resmi AZD1222.

KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Ketua DPC Partai Demokrat sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit
Indonesia
Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, penyebab dari kemacetan yang terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai Tol Cikampek ialah rest area.

Awas, Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas Seribu Per Hari
Indonesia
Awas, Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas Seribu Per Hari

Kewaspadaan akan ancaman COVID-19 kini perlu ditingkatkan. Terutama dengan semakin banyaknya kasus varian Omicron.

Ekspor Kayu Ringan ke Eropa Terhambat Ketersedian Kontainer
Indonesia
Ekspor Kayu Ringan ke Eropa Terhambat Ketersedian Kontainer

Amerika sudah terima pengiriman barang tanpa kontainer karena mereka butuh barang dan tidak bisa menunggu lama.

[HOAKS atau FAKTA]: 670 Sepeda Listrik Dibagikan Gratis Karena Kenaikan BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 670 Sepeda Listrik Dibagikan Gratis Karena Kenaikan BBM

Beredar informasi berupa unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan sebanyak 670 sepeda listrik yang cacat produksi akan disumbangkan setelah harga BBM naik.