COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf? Vaksinator Abdul Muthalib menyuntikkan vaksin Sinovac ke lengan kiri Presiden Joko Widodo di lingkungan istana kepresidenan pada Rabu (27/1) (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat dianggap gagal dalam penanganan COVID-19 menyusul angka kasus virus corona di tingkat nasional yang sudah tembus di atas 1 juta.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang pertama kali mencapai satu juta kasus virus COVID-19.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Banyak yang bertanya-tanya kapan Presiden Jokowi menyampaikan pemohonan maaf terhadap rakyat Indonesia seperti sejumlah negara-negara dunia ketika penangunangan corona gagal atau kedodoran.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, bahwa sangat sulit orang Indonesia mengungkapkan permohonan maaf jika dianggap bersalah. Jadi, harus bedakan watak masyarakat tanah air dengan warga dunia.

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (28/1).

Tapi menurut dia, Jokowi harus bertanggung jawab ikhwal buruknya penanggulangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia harus dapat mengendalikan virus corona agar tidak terus mengalami lonjakan. Sebab, bila kondisi terus-terusan seperti ini akan berimbas pada sektor lain di antaranya perekonomian.

"Karena mereka diamanahi oleh rakyat untuk mengelola negara ini dengan baik," terangnya.

Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Ujang pun menganggap, kalau banyak kebijakan penanganan COVID-19 yang dibuat Pemerintah Pusat yang tumpah tindih. Sehingga, penanggulangan kasus corona amburadul dan kasus alami lonjakan.

Lantas kata Ujang, tak serta merta kasus COVID-19 menyalahkan sepenuhnya ke pemerintah. Harus juga adanya kesadaran dari warga dalam disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Kita tak disiplin dan lalai dalam menjaga prokes. Jadi baik pemetintah maupun rakyat. Harus sadar bersama," ungkapnya.

Seperti diketahui, ada sejumlah pimpinan tinggi negara yang menyampaikan permohonan maaf karena mengakui kegagalan dalam membendung virus corona.

Deretan pimpinan negara dunia yang memohon maaf ke publik, sebagai berikut:

- Jepang

Perdana Menteri Yoshihide Suga meminta maaf atas kegagalan pemerintah Jepang memberikan layanan kesehatan ketika dihadapkan gelombang tinggi penularan COVID-19.

- Australia

Perdana Menteri Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf karena gagal menangani risiko penularan virus corona di sejumlah panti jompo.

- Israel

Presiden Reuven Rivlin memohon maaf terhadap warganya akibat kegagalan pemerintah menangani pandemi virus corona. penyampaian maaf itu dilakukan pada September 2020 lalu.

- Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga turut menyampaikan permintaan maaf atas kasus dan kematian akibat virus corona yang terus bertambah. (Asp)

Baca Juga

Pegawai KPK Meninggal Karena COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa
Indonesia
Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

Pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural.

Temui TGPF Kasus Intan Jaya, LPSK Kumpulkan Informasi Penembakan Pendeta
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,

Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama
Dunia
Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama

Mayoritas para ekonom itu pernah menjadi anggota penasihat presiden era Barack Obama.

Kemenperin Sumringah Ekspor Manufaktur Masih Positif
Indonesia
Kemenperin Sumringah Ekspor Manufaktur Masih Positif

Nilai pengapalan produk industri manufaktur pada bulan keenam tahun ini juga mengalami lonjakan 7 persen dibanding capaian pada Juni 2019 yang tercatat sekitar 9 miliar dolar AS.

Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi
Indonesia
Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi

Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya.

3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja
Indonesia
3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja

Data yang terkumpul hingga Selasa (6/4) pukul 20.00 WIB menyebutkan bahwa jumlah korban mencapai 117 meninggal, 76 hilang, dan 146 luka.

Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI
Indonesia
Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI

DPRD dan Pemprov DKI sudah meneliti dampak dari produk Perda COVID-19 ini.

Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini
Indonesia
Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Untuk Tangsel lebih masuk akal pembangunan LRT dibanding MRT.