COVID-19 Melonjak, Pemilihan Ketum Kadin Diusulkan Ditunda Ketum Kadin Rosan P Roeslani. (Foto: Kadin)

MerahPutih.com- Dorongan penundaan Munas yag salah satunya pemilihan ketua umum organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesua (Kadin) oleh sejumlah anggotanya karena tingginya kasus COVID-19, semakin menyeruak. Alasanya demi kemanusiaan dan tidak akan mengganggu kinerja pengurus.

"Ini bukan urusan dukung mendukung, namun murni alasan kemanusiaan. Jatim sejak awal ingin Munas ditunda dulu, sambil menunggu kasus COVID-19 melandai," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jatim.

Baca Juga:

Dibuka Jokowi, Pemilihan Ketum Kadin Digelar 30 Juni sampai 1 Juli 2021

Pengusaha asal Kota Batu, Jatim, ini mengaku, akan melaporkan bersama pengurus Kadin lainnya yang sepakat menunda pelaksanaan Munas di Kendari, meski sebagian pengurus masih percaya diri akan terlaksananya Munas.

"Kami akan melaporkan ke Mabes Polri keputusan bersama sebagian pengurus Kadin ini, karena Satgas dan Mabes Polri mempunyai kewenangan untuk membubarkan, meski sebagian pengurus masih percaya diri menggelar Munas," katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta juga menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan.

"Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," katanya.

Suryani mengungkapkan, banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar COVID-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka.

Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, pihaknya memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus COVID-19.

"Oleh karena itu, kami sebenarnya sejak COVID-19 trennya naik dari minggu lalu, sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya dikutip Antara.

Pengurus Kadin. (Foto: kadin)
Pengurus Kadin. (Foto: Antara)

Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.

Dengan melambungnya kasus COVID-19, terlebih dengan merebaknya varian delta, Suryani meminta agar Munas Kadin di Kendari ditunda hingga kondisi membaik.

Munas VIII Kadin akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Juni 2021, bergeser dari rencana awal yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Selain membahas mengenai kebijakan organisasi, dunia usaha dan perekonomian nasional, Munas Kadin juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia berikutnya untuk periode 2020-2025. (*)

Baca Juga:

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili
Indonesia
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili

KPK telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Subsidi Energi Solar di 2022 Bakal Berbasis Orang
Indonesia
Subsidi Energi Solar di 2022 Bakal Berbasis Orang

Evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar akan dilakukan, agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Harapan Menhub Budi setelah Groundbreaking Proyek Elevated Rail dan Jalur Ganda di Solo
Indonesia
Harapan Menhub Budi setelah Groundbreaking Proyek Elevated Rail dan Jalur Ganda di Solo

Groundbreaking Elevated Rail dan Jalur Ganda mega proyek pemerintahan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi telah dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (8/1).

Azis Syamsuddin: Kalau Mau Bertanya Perkara di KPK, Saya Cukup ke Komisioner
Indonesia
Azis Syamsuddin: Kalau Mau Bertanya Perkara di KPK, Saya Cukup ke Komisioner

Pernyataan itu disampaikan Azis menanggapi pertanyaan Jaksa KPK Lie Putra Setiawan.

Gelombang III COVID-19 Januari, Komisi VI DPR Yakin Pertumbuhan Ekonomi Naik 5 Persen
Indonesia
Gelombang III COVID-19 Januari, Komisi VI DPR Yakin Pertumbuhan Ekonomi Naik 5 Persen

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko memprediksi lonjakan ketiga COVID-19 pada Desember 2021-Januari 2022.

Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi

Tepat menjelang pukul 10.17 WIB di stasiun dan KRL juga akan ada pengumuman mengenai peringatan detik-detik proklamasi tersebut.

12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024
Indonesia
12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau provinsi Partai Gerindra mendorong Prabowo Subianto kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat
Dunia
Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

[Hoaks atau Fakta]: Polda Aceh Larang Warga Belum Divaksin Beli BBM
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polda Aceh Larang Warga Belum Divaksin Beli BBM

, Komandan Batalyon (Danyon) Brimob C Pelopor Polda Aceh, Kompol Hari Purnomo menegaskan bahwa kebijakan terkait Sertifikat Vaksin yang dijadikan sebagai syarat untuk mengisi BBM di SPBU ialah hoaks.

Jakarta Keluar Zona Merah, 7 RT Masih Rawan COVID-19
Indonesia
Jakarta Keluar Zona Merah, 7 RT Masih Rawan COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaim, jika ibu kota sudah keluar dari zona merah kasus COVID-19. Saat ini Jakarta telah masuk status zona hijau.