COVID-19 Melonjak, Pemilihan Ketum Kadin Diusulkan Ditunda Ketum Kadin Rosan P Roeslani. (Foto: Kadin)

MerahPutih.com- Dorongan penundaan Munas yag salah satunya pemilihan ketua umum organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesua (Kadin) oleh sejumlah anggotanya karena tingginya kasus COVID-19, semakin menyeruak. Alasanya demi kemanusiaan dan tidak akan mengganggu kinerja pengurus.

"Ini bukan urusan dukung mendukung, namun murni alasan kemanusiaan. Jatim sejak awal ingin Munas ditunda dulu, sambil menunggu kasus COVID-19 melandai," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jatim.

Baca Juga:

Dibuka Jokowi, Pemilihan Ketum Kadin Digelar 30 Juni sampai 1 Juli 2021

Pengusaha asal Kota Batu, Jatim, ini mengaku, akan melaporkan bersama pengurus Kadin lainnya yang sepakat menunda pelaksanaan Munas di Kendari, meski sebagian pengurus masih percaya diri akan terlaksananya Munas.

"Kami akan melaporkan ke Mabes Polri keputusan bersama sebagian pengurus Kadin ini, karena Satgas dan Mabes Polri mempunyai kewenangan untuk membubarkan, meski sebagian pengurus masih percaya diri menggelar Munas," katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta juga menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan.

"Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," katanya.

Suryani mengungkapkan, banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar COVID-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka.

Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, pihaknya memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus COVID-19.

"Oleh karena itu, kami sebenarnya sejak COVID-19 trennya naik dari minggu lalu, sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya dikutip Antara.

Pengurus Kadin. (Foto: kadin)
Pengurus Kadin. (Foto: Antara)

Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.

Dengan melambungnya kasus COVID-19, terlebih dengan merebaknya varian delta, Suryani meminta agar Munas Kadin di Kendari ditunda hingga kondisi membaik.

Munas VIII Kadin akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Juni 2021, bergeser dari rencana awal yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Selain membahas mengenai kebijakan organisasi, dunia usaha dan perekonomian nasional, Munas Kadin juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia berikutnya untuk periode 2020-2025. (*)

Baca Juga:

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dikliam Tito, akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang.

KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo
Indonesia
KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SLH," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/8).

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.

Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang
Foto
Aksi Mahasiswa Long March di Tangerang

Ribuan mahasiswa melakukan long march untuk menolak penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten,

Penularan COVID-19 Makin Tinggi, IDI Minta Warga Beribadah di Rumah
Indonesia
Besok BKN Mulai Buka Pendaftaran CPNS, Ini Syaratnya
Indonesia
Besok BKN Mulai Buka Pendaftaran CPNS, Ini Syaratnya

Badan Kepegawaian Negeri (BKN) akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 pada Selasa (29/6) besok.

Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha
Indonesia
Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha

Lemahnya pengawasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan PSBB disinyalir adanya desakan dari para pengusaha di ibu kota untuk mengamankan usaha mereka.

Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok
Indonesia
Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok

Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR telah menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap UU Cipta Kerja

Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial
Dunia
Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, pada Selasa (13/10), bahwa Belanda harus kembali ke "penguncian sebagian".