COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor Ilustrasi: Petugas menyegel tempat usaha di Kelurahan Cipete Utara, Jaksel, karena melanggar protokol kesehatan, Jumat (11/12). ANTARA/HO-Kominfotik Jaksel/am.

MerahPutih.com - Jajaran Pemprov DKI mengaku kewalahan mengawasi aturan protokol kesehatan di perkantoran ibu kota, lantaran personel yang dimiliki masih sangat terbatas. Kondisi ini yang disinyalir menjadi penyebab klaster perkantoran melonjak kembali.

"Ya klasik memang dilihat dari jumlah pengawas dan jumlah perusahaan yang diawasi sangat jauh sangat jauh sekali perbandingannya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Andri Yansah, di Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Menurut Andri, dalam sehari pihaknya mengerahkan 18 tim untuk mengawasi perkantoran di seluruh Jakarta, dengan satu tim bisa mengawasi tiga sampai empat perusahaan.

Dengan jumlah seperti itu, Kadisnakertrans DKI berdalih tentu pihaknya tidak bisa mengawasi semua perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

kantor disegel
Segel perkantoran akibat COVID-19. (Foto: Antara)

Andri menambahkan, penyebab lain kasus corona di perkantoran meningkat karena kesenangan warga yang sudah menerima vaksin, sehingga abai melaksanakan prokes. Apalagi sebagian besar yang terpapar COVID-19 di klaster perkantoran adalah mereka yang sudah divaksinasi.

“Yang pertama terkait masalah euforia masyarakat dengan vaksin. Dia menganggap bahwa telah dilaksanakan vaksin, kekebalan tubuh meningkat, dia tidak akan lagi terkena COVID-19,” sesal dia.

Baca Juga:

Penyebab Meroketanya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Penyebab lain lonjakan kasus COVID-19 adalah faktor kejenuhan juga masyarakat terhadap berbagai ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sudah sekian kali. “Nah, ini akhirnya tingginya lonjakan kasus,” tutup orang nomor satu di Kadisnakertrans DKI itu.

Lonjakan klaster perkantoran dalam sepekan terakhir ini menjadi sorotan. Terlebih, penularan terjadi pada perkantoran yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Berrdasarkan catatan Pemprov DKI, terdapat 425 jumlah kasus positif di 177 perkantoran dalam periode 12-18 April 2021. Sementara pada periode 5-11 April 2021, kasusnya hanya 157 orang yang terkonfirmasi positif kasus corona. Hal itu terjadi pada 78 perkantoran. (Asp)

Baca Juga:

Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Level 4, Pelajar di Banjarmasin Kembali Belajar Online
Indonesia
PPKM Level 4, Pelajar di Banjarmasin Kembali Belajar Online

"Kita hentikan sementara dengan waktu yang belum ditentukan, melihat kondisi kebijakan terkait penanganan COVID-19 ini selanjutnya," ujar Totok.

SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil
Indonesia
SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

SMAN 96 Jakarta yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat roboh ketika sedang direnovasi secara total, Rabu (17/11).

Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang diklaim merupakan surat panggilan wawancara dari PT Pertamina.

Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah
Indonesia
Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah

Anies Baswedan menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen bagi pegawai perkantoran swasta dan pemerintah yang berada di zona merah.

Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak
Indonesia
Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak

Baku tembak terjadi antara aparat dengan kelompok Numbuk Telenggen

Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti
Indonesia
Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti

"Tinggal menunggu waktu. Siapanya pasti sudah ada,” kata Moeldoko di Gedung KSP,

Presiden Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR Awal November
Indonesia
Presiden Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR Awal November

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memberikan waktu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Biar Cepat, UI Pilih Kembangkan Vaksin Merah Putih Platform Protein S
Indonesia
Biar Cepat, UI Pilih Kembangkan Vaksin Merah Putih Platform Protein S

Peneliti harus mengetahui mekanisme kembang biak virus, memiliki pengetahuan yang cukup tentang virus, dan mampu memilih bagian kekebalan tubuh yang mana yang akan dirangsang untuk menangkal COVID.

Pengamat Yakin KLB Partai Demokrat Salahi AD/ART
Indonesia
Pengamat Yakin KLB Partai Demokrat Salahi AD/ART

KLB tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART