COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor Ilustrasi: Petugas menyegel tempat usaha di Kelurahan Cipete Utara, Jaksel, karena melanggar protokol kesehatan, Jumat (11/12). ANTARA/HO-Kominfotik Jaksel/am.

MerahPutih.com - Jajaran Pemprov DKI mengaku kewalahan mengawasi aturan protokol kesehatan di perkantoran ibu kota, lantaran personel yang dimiliki masih sangat terbatas. Kondisi ini yang disinyalir menjadi penyebab klaster perkantoran melonjak kembali.

"Ya klasik memang dilihat dari jumlah pengawas dan jumlah perusahaan yang diawasi sangat jauh sangat jauh sekali perbandingannya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Andri Yansah, di Jakarta, Selasa (27/4).

Baca Juga:

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Menurut Andri, dalam sehari pihaknya mengerahkan 18 tim untuk mengawasi perkantoran di seluruh Jakarta, dengan satu tim bisa mengawasi tiga sampai empat perusahaan.

Dengan jumlah seperti itu, Kadisnakertrans DKI berdalih tentu pihaknya tidak bisa mengawasi semua perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

kantor disegel
Segel perkantoran akibat COVID-19. (Foto: Antara)

Andri menambahkan, penyebab lain kasus corona di perkantoran meningkat karena kesenangan warga yang sudah menerima vaksin, sehingga abai melaksanakan prokes. Apalagi sebagian besar yang terpapar COVID-19 di klaster perkantoran adalah mereka yang sudah divaksinasi.

“Yang pertama terkait masalah euforia masyarakat dengan vaksin. Dia menganggap bahwa telah dilaksanakan vaksin, kekebalan tubuh meningkat, dia tidak akan lagi terkena COVID-19,” sesal dia.

Baca Juga:

Penyebab Meroketanya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Penyebab lain lonjakan kasus COVID-19 adalah faktor kejenuhan juga masyarakat terhadap berbagai ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sudah sekian kali. “Nah, ini akhirnya tingginya lonjakan kasus,” tutup orang nomor satu di Kadisnakertrans DKI itu.

Lonjakan klaster perkantoran dalam sepekan terakhir ini menjadi sorotan. Terlebih, penularan terjadi pada perkantoran yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Berrdasarkan catatan Pemprov DKI, terdapat 425 jumlah kasus positif di 177 perkantoran dalam periode 12-18 April 2021. Sementara pada periode 5-11 April 2021, kasusnya hanya 157 orang yang terkonfirmasi positif kasus corona. Hal itu terjadi pada 78 perkantoran. (Asp)

Baca Juga:

Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan seluruh pelaku perjalanan dan wisatawan yang memasuki wilayahnya mengantongi hasil rapid antigen atau tes usap PCR.

Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021
Indonesia
Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021

Pemerintah melakukan perubahan dua hari libur nasional. Bahkan, juga meniadakan 1 hari cuti bersama tahun 2021. Kebijakan ini dilakukan usai melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air.

Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja
Indonesia
Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja

Jokowi mengingatkan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi

Setelah Ditutup Gegara Penguatan Prokes, Ragunan Dikunjungi Lebih dari 20 Ribu Orang
Indonesia
Setelah Ditutup Gegara Penguatan Prokes, Ragunan Dikunjungi Lebih dari 20 Ribu Orang

Jumlah kunjungan paling tinggi terjadi pada Selasa (18/5)

Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang
Indonesia
Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang

Ketimpangan sebesar 19,42 persen antara rata-rata upah buruh atau pegawai laki-laki dengan perempuan.

Pemprov DKI Imbau Pengelola Kafe Berdayakan Musisi Lewat Manggung Online
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Pengelola Kafe Berdayakan Musisi Lewat Manggung Online

Pengelola restoran diharapkan bisa memperdayakan para musisi untuk manggung melalui cara virtual.

Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa
Indonesia
Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa

Pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19
Dunia
Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19

Temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDC) Kota Tinjin, Tiongkok

Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19
Indonesia
Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19

Memang, per Senin (6/7) jumlah kasus positif COVID-19 terus meroket

KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel

Selain Sulaiman, pada saat bersamaan penyidik juga memeriksa Meikewati Bunadi selaku ibu rumah tangga dan Yusuf Tyos sebagai wiraswasta