COVID-19 Capai 100 Ribu, DPR: Masyarakat Sudah Anggap Tidak Berbahaya Lagi Pemain timnas U-19 Braif Fatari mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). ANTARA/HO-PSSI/aa. (Handout PSSI)

MerahPutih.com - Indonesia mencatatkan rekor jumlah kasus COVID-19 mencapai 100 ribu. Angka ini jauh di atas Tiongkok dan masuk kasus terbesar di Asia.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir menyayangkan mengapa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Anas menilai, saat ini cenderung masyarakat Indonesia terkesan abai terhadap pandemi ini.

Baca Juga:

Angka COVID-19 Tembus 100 Ribu, Jawa Timur Pimpin Kasus Terbanyak

Protokol kesehatan pun banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat dan sebagian menganggap pandemi ini tak berbahaya, sekalipun banyak kasus meninggal di dalamnya.

“Masyarakat sepertinya juga telah menganggap COVID-19 tidak berbahaya lagi, sehingga mereka semakin abai terhadap protokol kesehatan yang seharusnya tetap dijalankan dalam situasi new normal yang diberlakukan pemerintah,” ujar Anas, Selasa (28/7).

Bahkan langkah pemerintah yang mengubah tim Gugus Tugas COVID-19 menjadi Komite Kebijakan COVID-19 pun tak menunjukkan dampak yang positif. Bahkan banyak masyarakat yang malah tetap abai.

Ia menyebut, dengan dibubarkannya Gugus Tugas COVID-19 dan digantikan dengan Komite Kebijakan COVID-19, ternyata belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

"Bahkan sebaliknya malah tampak ada penurunan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, ia pun mendorong kepada pemerintah agar semakin keras lagi dalam upaya penanggulangan COVID-19 agar kasus pandemi itu tidak semakin tinggi. Apalagi angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah melampaui kasus COVID-19 dari negara asal virus itu muncul, yakni Tiongkok.

Ini memerlukan perhatian sangat serius dari pemerintah dengan meningkatkan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat.

"Karena dalam beberapa minggu terakhir pemerintah terkesan kurang kreatif bahkan kehabisan akal dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya COVID-19,” tuturnya.

Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Kulon Progo menjalani tes usap. (ANTARA/Sutarmi)
Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Kulon Progo menjalani tes usap. (ANTARA/Sutarmi)

Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito menyatakan, apabila dibandingkan dengan negara lain per 1 juta penduduk, Indonesia berada di urutan ke 142 dari 215 negara yang terpapar virus corona.

"Kita berada di urutan 142 dari 215 negara di dunia," sambungnya.

Sedangkan di banding dengan negara lain di Asia, Indonesia menempati urutan ke 28 dari 49 negara di kawasan tersebut. Namun demikian kondisi ini bukan berarti Indonesia aman, masyarakat harus tetap waspada.

"Kondisi ini tidak serta merta Indonesia aman. Indonesia masih dalam kondisi krisis, kita tidak boleh lengah hadapi COVID-19," jelas Wiku.

Selain itu, Satgas COVID-19 juga mencatat penambahan daerah zona merah yang tersebar di 53 kabupaten/kota. Ini berarti terjadi penambahan kawasan zona merah dari sebelumnya di mana pada 19 Juli tercatat ada 35 kabupaten/kota.

Kawasan zona merah tersebut tersebar 15 provinsi, di antaranya Sumatera Utara (5), Sumatera Selatan (1), Sulawesi Utara (3), Sulawesi Tenggara (1), Papua (1), Sulawesi Selatan (1), Nusa Tenggara Barat (2), Kalimantan Timur (1) Kalimantan Tengah (4), Kalimantan Selatan (8), Jawa Timur (9), Jawa Tengah (8), Gorontalo (3), DKI Jakarta (5) dan Bali (1).

"Ini bukan kabar yang menggembirakan, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama," lanjut Wiku melansir covid19.go.id.

Pihaknya juga mencatat klaster penyumbang kenaikan kasus baru yakni pasar, tempat pelelangan ikan (TPI), pesantren, lokal transmisi, fasilitas kesehatan, seminar, mall, tempat ibadah dan perkantoran.

Untuk itu, pihaknya memohon kerjasama satgas daerah agar betul-betul dilakukan monitoring dan evaluasi.

"Andaikata terjadi penambahan kasus, berarti ada yang tidak sempurna dalam pelaksanaannya," pungkas Wiku.

Baca Juga:

Masjid Istiqlal tak Gelar Salat Idul Adha karena Berpotensi Jadi Klaster COVID

Beberapa waktu lalu, pemerintah membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 219 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan mengintegrasikan kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah ingin penanganan kesehatan dan ekonomi dilakukan beriringan.

“Komite ini untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno beberapa waktu silam.

Pratikno menegaskan upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19 tidak mengendur. Buktinya, kata dia, pemerintah mengupayakan vaksin COVID-19 segera didistribusikan.

“Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat, sangat, sangat utama,” tegas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto memaparkan ada sejumlah tema atau program yang menjadi prioritas dalam menangani pandemi corona di dalam negeri. (Knu)

Baca Juga:

Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Bank DKI Raih Penghargaan BUMD Terbaik
Indonesia
Bank DKI Raih Penghargaan BUMD Terbaik

Bank DKI meraih penghargaan sebagai best BUMD yang mendorong perbankan digital dalam Indonesia Best BUMD Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi.

Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E
Indonesia
Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa fee untuk penyelenggaraan Formula E yang sudah dicairkan Pemprov DKI Jakarta masih aman.

Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim
Indonesia
Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tengah mendalami kasus selebgram Helena Lim yang menerima vaksinasi COVID-19.

Gugatan Praperadilan Pecatan TNI yang Minta Jokowi Mundur Ditolak
Indonesia
Gugatan Praperadilan Pecatan TNI yang Minta Jokowi Mundur Ditolak

Sidang tersebut berlangsung secara tatap muka

Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis
Indonesia
Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis

Surat panggilan telah dilayangkan ke Hadi Pranoto

Erick Thohir Datang ke KPK Lewat Pintu Belakang
Indonesia
Erick Thohir Datang ke KPK Lewat Pintu Belakang

Erick mengaku habis bertemu dengan pimpinan KPK.

Gugur Dokter Karena COVID-19
Indonesia
Gugur Dokter Karena COVID-19

Penularan yang tidak terkontrol di masyarakat, akan mengakibatkan kolapsnya sistem kesehatan yang ditandai dengan tingginya tenaga kesehatan yang terpapar COVID dan sulitnya mencari tempat perawatan.

Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba
Indonesia
Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba

Polisi mengungkap modus baru pelaku perampasan yang melibatkan para kurir hingga bandar narkoba.

KRI Tenggiri Angkat 4 Kantong Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
KRI Tenggiri Angkat 4 Kantong Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air

Semua organ tubuh manusia akan dikirimkan ke Rumah Sakit (RS) Kramat Jati