COVID-19 Berakhir, DPR: Kita Harus Siap Hadapi Penyakit Menular lainnya Ilustrasi - (Foto: Pixabay/fernandozhiminaicela)

MerahPutih.com - Setelah tiga tahun dilanda kecemasan, masyarakat dunia menarik nafas lega karena status COVID- 19 telah dinyatakan tidak lagi menjadi darurat kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan ikhwal pencabutan darurat ini pada Jumat (5/5) lalu.

Menyikapi keputusan besar WHO tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengajak semua pihak untuk ‘memetik’ hikmah dari pandemi COVID-19 yang sempat meluluh-lantahkan perekonomian global serta menewaskan lebih 7 juta penduduk dunia.

Baca Juga:

Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum

“Tentu kita bersyukur ya, tapi perlu diingat pencabutan status darurat bukan berarti ancaman COVID-19 sudah berakhir. COVID-19 masih bisa kembali," kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/5).

Bahkan, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini ke depan peyakit sejenis bisa muncul kapan saja.

"Jadi mari memikirkan langkah-langkah antisipasi agar ke depan kita lebih siap menghadapi penyakit menular seperti COVID-19,” ujarnya.

Handoyo berpendapat, pencabutan status darurat COVID-19 juga menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana penyakit menular melalui penyusunan RUU Kesehatan.

“Momentum penyususnan RUU Kesehatan harus kita gunakan untuk perbaikan sistem penangulangan bencana penyakit menukar melalui koordinasi yang kuat holistik dalam menghadapi kemungkinan pandemi di masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Handoyo, belajar dari pengalaman menghadapi COVID-19 sebelumnya, ada beberapa catatan yang layak jadi perhatian. Misalnya, kesiapan fasilitas kesehatan yang kurang memadai di rumah sakit. Termasuk kesiapan para tenaga kesehatan dalam menghadapi musibah pandemi.

“Ingat, rumah sakit kita pernah kewalahan menampung pasien dan obat-obatan sulit didapat. Karena itu fasilitas kesehatan kedepan harus dalam posisi lebih siap, karena kita kemungkinan akan menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, mungkin virus di luar COVID-19," ujarnya.

Selain itu, kata Handoyo, upaya pemerintah berkaitan dengan infrastruktur medis, termasuk tenaga kesehatan harus dioptimalkan di seluruh daerah. Dia juga menekankan perlunya mempersiapkan obat-obatan, termasuk vaksin secara berdikari.

Baca Juga:

WHO Akhiri Kedaruratan COVID-19, Ini Langkah Indonesia

“Kita juga harus mengembangkan penelitian untuk menghasilkan obat-obatan dan vaksin secara mandiri, sehingga kita sudah siap jika ada ancaman virus baru yang datang melanda. Ini perlu,” imbuhnya.

Dikatakan, obat-obatan harus jadi perhatian serius karena ternyata indonesia tergantung 90 persen obat impor. Hal ini menurut Handoyo sangat berisiko kalau kedepan dunia menghadaip hal sama tentunya kita kelabakan dan tidak akan siap

"Kekurangan obat kelangkan alat kesehatan, kedepan indonesia harus dipastikan lebih berdikari di bidang obat dan alat kesehatan, " katanya.

Tak kalah penting, Handoyo meminta masyarakat tetap hidup secara higienis. Menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan dan makan-makanan bergizi.

“Sudah terbukti, tubuh yang sehat bisa melawan penyakit termasuk virus COVID-19,” imbuhnya.

Lebih lanjut Handoyo mengatakan, pola gerakan hidup sehat harus menjadi gerakan nasional. Mulai dari pola hidup dan pola makan sehingga akan bisa secara mandiri masyarakat mampu mencekal penyakit menular lainya.

Diketahui Organisasi kesehatan dunia (WHO) akhirnya mencabut status kedaruratan global pandemi COVID-19, Jumat (5/5). Mempertimbangkan data setahun terakhir, komite kedaruratan memutuskan untuk menurunkan level kewaspadaan.

Keputusan ini diambil tepat 1.221 hari sejak temuan kluster pneumonia atau radang paru-paru misterius di Wuhan, China. Status kewaspadaan tertinggi berdasarkan hukum internasional, yakni Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ditetapkan pada 30 Januari 2020. (Pon)

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Jelaskan Status Kedaruratan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Karena Jokowi, Rupiah Bisa Dipakai di 5 Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Karena Jokowi, Rupiah Bisa Dipakai di 5 Negara

Pengunggah menyebut kebijakan ini terjadi karena kepemimpinan Jokowi.

Polisi Selidiki Penyebab Ledakan Tambang Batu Bara di Sawahlunto
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Ledakan Tambang Batu Bara di Sawahlunto

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan tim penyidik dari Polres dan Polda Sumbar melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tambang batu bara di IUP PT NAL Sawahlunto

KPK Geledah Rumah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi
Indonesia
KPK Geledah Rumah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mencari barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi Wali Kota Bima Muhammad Lutfi.

Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta
Indonesia
Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta

"Dari 26 bacalon anggota DPD yang resmi mendaftar 25 orang, satu sisanya telah terdaftar sebagai caleg parpol," ujar Sunardi ketika dikonfirmasi, Senin (15/5).

Yasonna Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Indonesia
Yasonna Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Yasonna H Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir.

Subsidi Angkutan Perintis Rp 3,51 Triliun
Indonesia
Subsidi Angkutan Perintis Rp 3,51 Triliun

Pada sektor perkeretaapian, alokasi subsidi akan diberikan pada layanan KA Perintis di lima wilayah, yakni Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.

ASEAN Kirim Rp 24,4 Miliar Buat Korban Bencana di Myanmar
Dunia
ASEAN Kirim Rp 24,4 Miliar Buat Korban Bencana di Myanmar

Bantuan yang dimobilisasi ke Myanmar dari gudang Sistem Logistik Darurat Bencana untuk ASEAN (DELSA) di Subang, Malaysia.

PKB Tanggapi Pertemuan Prabowo, Erick Thohir dan Jokowi di Istana Bogor
Indonesia
PKB Tanggapi Pertemuan Prabowo, Erick Thohir dan Jokowi di Istana Bogor

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut.

Bareskrim Kembali Periksa BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal
Indonesia
Bareskrim Kembali Periksa BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal

Bareskrim Polri melayangkan panggilan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal kasus gangguan ginjal pada anak.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Per Hari, Jakarta Jadi Yang Terbanyak
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Per Hari, Jakarta Jadi Yang Terbanyak

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Melansir Satgas COVID-19, hingga Rabu (14/12), ada 2.136 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.704.268 kasus positif Corona.