COVID-9 Belum Ditanggung BPJS, Sri Mulyani Susun Rancangan Perpres Baru Sri Mulyani Indrawati tiba di istana kepresidenan Jakarta pada Selasa (22/10/2019) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden pengganti Perpres Jaminan Kesehatan yang dibatalkan Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian bagi BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam menangani COVID-19.

“Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres yang menyebabkan kondisi BPJS (Kesehatan) menjadi tidak pasti dari sisi keuangannya,” katanya dalam pemaparan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video langsung di Jakarta, Rabu (18/3).

Baca Juga:

Tetap Gelar Kongres, Anies Sarankan Partai Demokrat Bawa Dokter

Menteri Keuangan menyebutkan kondisi itu menyebabkan rumah sakit mengalami tekanan besar dalam upaya penanganan pasien virus corona jenis baru atau COVID-19.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) itu akan diakomodasi penyelesaian biaya pasien terdampak COVID-19 di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

“Kementerian Kesehatan sudah ada pos anggarannya namun juga kita melihat tergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya dan BPJS diminta untuk meng-cover sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sri Mulyani Indrawati seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (22/10). ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah mengeluarkan keputusan untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan pasien COVID-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya itu diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020.

Baca Juga:

Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat

"Segala bentuk pembiayaan terkait penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH