Corona Bikin Rakyat Kecil Morat-marit, Puan Ingatkan Pemerintah Jokowi Jangan Tutup Mata Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - DPR RI menuntut Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi yang tepat sasaran di tengah pandemi COVID-19. Khususnya, pemerintah diminta jangan tutup mata terhadap kesulitan ekonomi rakyat yang terancam kehilangan pendapatan akibat dampak pandemi saat ini.

"Terutama pada mereka-mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah Corona," Ketua DPR Puan Maharani Soekarnoputri, kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3).

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Kemayoran

Menurut Puan, kebijakan yang pro-rakyat ini konsekuensi dari dampak ekonomi yang kemungkinan terjadi jika virus corona tak cepat dihentikan penyebarannya. Kata dia, potensi lonjakan harga barang akibat wabah penyakit virus corona yang melanda saat ini sudah ada di depan mata.

Puan menyarankan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog dan BUMN perlu berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri akibat lonjakan permintaan dan pembelian barang tersebut.

Baca Juga:

Hadapi Pandemi COVID-19, Ini Prioritas Ekonomi Jokowi

puan ketua dpr
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara/Istimewa)

Mantan Menko Bidang Pembangunan Manusia Kemanusiaan (PMK) ini mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia harus berkoordinasi untuk meredam pelemahan rupiah. Tak hanya itu, pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah yang terukur dan kredibel untuk memperkuat kepercayaan pasar sehingga dapat meredam kejatuhan nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, Ketua DPR menegaskan lembaga legislatif lewat komisi-komisi terkait akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran penanganan COVID-19. Saat ini pemerintah mengklaim telah merealokasikan anggaran dalam APBN 2020 Rp62,3 triliun untuk menghadapi wabah COVID-19.

"Agar manfaatnnya sesuai dengan program penanggulangan virus corona serta program penanggulangan dampak ekonominya," tutup putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, partai Presiden Jokowi bernaung. (Knu)

Baca Juga:

Pasien Positif Meningkat Tajam, Jakarta Masuk Status Tanggap Darurat Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Tetap Ngotot Gelar Pilwagub di Tengah Corona, Ada Apa?
Indonesia
DPRD DKI Tetap Ngotot Gelar Pilwagub di Tengah Corona, Ada Apa?

Andyka menuturkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada kepolisian untuk melaksanakan rapat paripurna pemilihan wagub

 Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak
Indonesia
Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak

Skenario pertama adalah tidak memulangkan WNI pendukung ISIS dari Suriah. Alasan paling kuat untuk skenario ini adalah kewarganegaraan telah dicabut.

Tanggul Citarum Bekasi Jebol, Akses Warga Putus Total
Indonesia
Tanggul Citarum Bekasi Jebol, Akses Warga Putus Total

Akses jalan warga di Desa Pantai Bakti dan Pantai Bahagia Muaragembong Bekasi putus total.

Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara
Indonesia
Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerangkan, sebelum naskah draft RUU Cipta Kerja diserahkan ke Jokowi, Mensesneg melakukan penyesuaian dan pengecekan teknis sebelum diundangkan.

Tanpa Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Enggak Bisa Karantina Wilayah
Indonesia
Tanpa Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Enggak Bisa Karantina Wilayah

Pemerintah Indonesia perlu menentukan status hukum secara jelas

Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor
Indonesia
Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor

Angkie mengatakan Presiden tidak mudik ke Solo sebagai komitmen penerapan jaga jarak dan mengurangi potensi penyebaran COVID-19.

Dinkes DKI Minta Warga Kepulauan Seribu Tak Cemas 188 WNI di Observasi
Indonesia
Dinkes DKI Minta Warga Kepulauan Seribu Tak Cemas 188 WNI di Observasi

Sebab mereka yang diobservasi sudah mengantongi sertifikat sehat dari Pemerintah Hong Kong.

Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB
Indonesia
Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB

Warga bisa dipidana apabila melawan petugas satpol PP yang memberikan teguran atau sanksi denda kepada warga pelanggar PSBB.

Begini Janji Menggiurkan Tersangka TPPO ke Calon ABK Long Xing 629
Indonesia
BIN Sebut COVID-19 Bakal Mengancam Hingga Juli, MPR Ingatkan Pemerintah tak Main-main
Indonesia
BIN Sebut COVID-19 Bakal Mengancam Hingga Juli, MPR Ingatkan Pemerintah tak Main-main

Pemerintah perlu mengawasi dan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai