Cium Keterlibatan Polri dan Intelijen, Kubu Prabowo Minta MK Lindungi Saksi Anggota tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencium keterlibatan Polri, intelijen, dan birokrasi dalam dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon 01.

"Beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya," kata anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, saat membacakan pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

BACA JUGA: MK Harapan Para Pencari Keadilan

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

Untuk itu, Denny meminta MK untuk membangun sistem perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang hadir di MK..

"Dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK," ujar Denny.

BACA JUGA: Kulik UU Pemilu, Yusril Patahkan Argumen Kubu Prabowo

Menurut Denny, jaminan perlindungan itu diperlukan karena beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon. Terlebih, yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden petahana dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya.

Ilustrasi Sidang Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Ilustrasi Sidang Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Mantan Wamenkumham ini menegaskan, salah satu kunci dari proses persidangan ini adalah soal pembuktian. Karena itu, pihaknya menilai, bukti-bukti yang disampaikan bukan hanya tautan berita semata, tetapi juga berbagai bukti pendukung yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon 01.

"Tentang tautan berita perlu pula ditegaskan itu adalah alat bukti yang keabsahan dan nilainya kami serahkan kepada majelis hakim konstitusi yang mulia," tutup bekas Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. (Pon)

BACA JUGA: Banyak Kejutan, Rugi Kalau Tidak Nonton Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH