CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan Situasi kegiatan belajar-mengajar di SMP Bina Insan Mandiri Kembangan, Jakarta Barat, Senin (3/1/2022). ANTARA/Walda/am.

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka 100 persen rentan memicu penyebaran COVID-19.

Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza, sistem pendidikan nasional perlu dirancang untuk lebih beradaptasi terhadap ancaman bencana dan pandemi. Karena, Selama pandemi masih ada, dirinya merasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100 persen.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan tersebut yang kini dimulai di Jakarta, terutama dengan merebaknya varian Omicron dan juga beragamnya capaian vaksinasi di berbagai daerah.

Baca Juga

Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM

“Pelaksanaan PTM 100 persen dengan maksimal enam jam durasi pembelajaran masih cukup riskan dilaksanakan mengingat mulai merebaknya varian Omicron di DKI Jakarta. Hal tersebut semakin dikhawatirkan dengan belum meratanya akses vaksinasi untuk guru dan peserta didik,” ujar Nadia dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Menurut Nadia perpaduan metode pembelajaran tatap muka-dalam jaringan (daring) atau hibrid learning dapat menjadikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih gampang beradaptasi dan tahan bencana.

Ia menyarankan agar kuota PTM dikurangi menjadi sama seperti tahun ajaran baru sebelumnya, yaitu berkisar 50-70 persen dengan disertai protokol kesehatan ketat. Orang tua dan siswa sebaiknya dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring untuk menjamin keamanan kesehatan.

"Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga pengajar serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata dan penuh (dua kali vaksinasi) serta adanya tren kenaikan kasus setelah libur panjang di akhir tahun," katanya.

Baca Juga

Disdik DKI Diminta Akomodir Siswa yang Tak Dapat Izin Ikut PTM

Ia menambahkan perlu adanya jeda waktu usai libur hingga PTM dilaksanakan secara penuh. Kemendikbud dan Dinas Pendidikan juga wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti PTM, baik 100 persen maupun terbatas, memiliki fasilitas dan sanitasi yang lengkap dan baik serta para guru dan stafnya sudah tervaksinasi lengkap.

Nadia menambahkan sekolah perlu memastikan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam SKB 4 menteri, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan.

Baca Juga

Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi

Nadia mengatakan diperlukan pemeriksaan secara masif terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah, terutama terkait dengan check-list dari pemerintah. Pemeriksaan juga perlu dilakukan per klaster sekolah.

“Pemerintah harus memprioritaskan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerintah tetap perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar. Siswa yang turut serta dalam PTM disarankan untuk divaksinasi untuk mendukung upaya preventif dalam memvaksinasi guru,” katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arab Saudi Cabut Aturan Vaksin Booster Bagi Indonesia
Indonesia
Arab Saudi Cabut Aturan Vaksin Booster Bagi Indonesia

Otoritas Arab Saudi sebelumnya hanya mengakui vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson (J&J) sebagai syarat agar bisa masuk ke Tanah Suci.

[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang

Kedatangan vaksin tersebut merupakan dukungan kerja sama Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Pada tahap pertama, sebanyak 3.000.060 dosis vaksin Moderna tiba pada Ahad lalu, 11 Juli 2021.

Kukuh Tak Mau Bubar, Warga di Sekitar Plaza Kenari Disemprot Pakai Rantis
Indonesia
Kukuh Tak Mau Bubar, Warga di Sekitar Plaza Kenari Disemprot Pakai Rantis

Kepolisian mencegah kerumunan agar masyarakat yang membandel tak berpotensi memicu klaster penyebaran COVID-19

DPRD DKI Kembali Tolak Anggaran Sumur Resapan
Indonesia
KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan
Indonesia
KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap

Wisatawan ke Bali Mulai Melonjak, Pemda Diminta Jaga dan Awasi Prokes
Indonesia
Wisatawan ke Bali Mulai Melonjak, Pemda Diminta Jaga dan Awasi Prokes

Berdasarkan laporan yang diterima Kapolri, terjadi peningkatan hunian akomodasi di Bali sebesar 53 persen

SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana
Indonesia
SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana

Istana bereaksi dengan memastikan akan memberikan dukungan dan bantuan dalam penanganan kondisi kesehatan SBY

Jokowi Minta Pasien Omicron Isoman di Rumah
Indonesia
Jokowi Minta Pasien Omicron Isoman di Rumah

"Yang paling penting meminimalkan kontak ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari," ujar Jokowi.

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron

Puncak gelombang varian baru COVID-19 Omicron diprediksi terjadi pada bulan Februari.

Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah

Kasus COVID-19 di lingkungan sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) berasal dari luar.