Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump meminta negara-negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,8 triliun) untuk memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace).
Setiap negara anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua. Namun, masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam tersebut berlaku.
Trump sendiri yang akan menjadi ketua pertama Dewan dan secara pribadi memutuskan negara mana yang akan diundang. Keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan dari ketua dan Trump juga yang bertanggung jawab menyetujui segel resmi kelompok tersebut
Baca juga:
NATO Hentikan Pasokan Info Intelijen ke AS Imbas Trump Ngotot Ambil Kendali Greenland
Pada Selasa (20/1) Donald Trump mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang ia usulkan dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
Sejumlah negara yakni China, Inggris, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, Norwegia, Belanda, Slovenia, Turki, Yordania, dan Maroko, Kanada secara terbuka menyatakan telah menerima undangan Trump.
Namun, Pemerintah China menyebut tetap percaya terhadap PBB meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa mendatang.
"Mengenai PBB, China selalu mempraktikkan multilateralisme sejati. Tidak peduli bagaimana lanskap internasional berkembang, China akan tetap berkomitmen untuk menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.
China, kata ia, percaya pada tatanan internasional berdasarkan hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB.
Ia menegaskan, meski sudah mendapatkan undangan untuk duduk dalam Dewan Perdamaian Gaza, tapi China belum menentukan sikap apakah bersedia masuk atau mengacuhkan tawaran sebagai anggota di dewan tersebut.
