Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. ANTARA/dokumentasi pribadi

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik keras postingan ulang kartun Nabi Muhammad SAW oleh media cetak Prancis Charlie Hebdo. Pasalnya, kartun yang sama telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015.

"Belum tuntas kasus penistaan, pembakaran, dan perobekan Al-Qur'an di Swedia, Norwegia dan Denmark, Majalah Charlie Hebdo justru menambah intoleran dan laku radikal yang melukai umat Islam dengan kerja provokatifnya yang kental dengan nuansa islamophobia," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak alasan pihak Charlie Hebdo yang menyebutkan penerbitan kartun tersebut sebagai bagian dari penyajian bukti sejarah seiring dengan proses pengadilan para tersangka penyerangan Charlie Hebdo pada tahun 2015.

Tangkapan layar halama depan majalah Charlie Hebdo. (Foto: MP/Twitter)
Tangkapan layar halama depan majalah Charlie Hebdo. (Foto: MP/Twitter)

Menurut dia, provokasi itu sudah sangat jauh keluar konteks kasus tersebut, apalagi pada edisi yang sama majalah tersebut juga menerbitkan kartun penghinaan yang diterbitkan 15 tahun silam oleh Jyllands-Posten di Denmark.

"Ini malah membuktikan tendensi intoleran dan kebencian mereka terhadap seluruh umat Islam, tendensi islamofobia yang sama sekali jauh dari konteks pelaksanaan HAM dan penegakan hukum sebagaimana yang mereka klaim," katanya dilansir Antara

HNW menilai tindakan tersebut justru bagian dari islamophobia, mempraktikkan kebencian dan diskriminasi terhadap umat Islam dan simbol-simbol yang disakralkannya, itu juga melanggar HAM.

Oleh karena itu, dia menilai tindakan membuat kartun Nabi Muhammad itu tidak patut dilindungi dengan dalih kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, apalagi sikap seperti itu dapat memicu gesekan yang meluas dan konflik horizontal di Prancis, negara yang memiliki populasi muslim terbesar di Eropa.

"Sebagaimana rasisme sistemik yang hari ini kita saksikan dampaknya di Amerika Serikat, ataupun aksi teror terhadap umat Islam di Myanmar dan India, semuanya diperparah oleh kebencian dan diskriminasi yang berlindung di balik isu kebebasan pers," katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI agar memaksimalkan potensi Indonesia di PBB dan OKI untuk melawan praktik islamophobia.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi peranan khusus Council of Europe sebagai organisasi yang bertanggung jawab terkait dengan masalah HAM di benua Eropa, termasuk permasalahan islamophobia.

"Sebagaimana Kemenlu pada pekan ini memanggil KUAI Swedia dan Norwegia untuk menyampaikan protes terhadap pembakaran Al-Qur'an, Kemenlu perlu juga mempertimbangkan tindakan serupa terhadap Prancis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang demokratis dan moderat," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3)

Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu
Indonesia
Ingin Bertemu Ba'asyir, Keluarga Seleksi Tamu

Selama menerima tamu tidak ada acara syukuran atau tausiah. Selama pertemuan sifatnya hanya santai ngobrol dan makan bersama.

Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua
Indonesia
Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua

Pemerintah Indonesia memulangkan 270 warga negara Indonesia dari Shanghai.

Seribu Pasien Corona Masih Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet, Paling Banyak Pria
Indonesia
Seribu Pasien Corona Masih Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet, Paling Banyak Pria

Pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP) nihil dan pasien dalam pengawasan (PDP) 15 orang.

Mahfud MD: Hal Sepele tidak Harus Dibawa ke Pengadilan Selesai dengan Mediasi
Indonesia
Mahfud MD: Hal Sepele tidak Harus Dibawa ke Pengadilan Selesai dengan Mediasi

“Oleh sebab itu, hal-hal yang sepele-sepele tidak harus dibawa ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan mediasi. Kalau agak serius, lindungi korbannya, itu 'restorative justice'," kata Mahfud MD

Angka Kasus COVID-19 di Solo Melonjak, TNI AD Bikin RS Darurat di Benteng Vastenburg
Indonesia
Angka Kasus COVID-19 di Solo Melonjak, TNI AD Bikin RS Darurat di Benteng Vastenburg

TNI AD melalui Korem 074/Warastratama bakal membangun rumah sakit (RS) darurat COVID-19 di dalam kompleks Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Pendirian RS darurat tersebut dilakukan seiring tingginya kasus COVID-19 di Soloraya.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

Ali enggan menyampaikan secara rinci mengenai dugaan kasus maupun pihak yang telah dimintai keterangan lantaran masih dalam tahap penyelidikan

Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya
Indonesia
Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya

Pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas, tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa

Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun
Indonesia
Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun

Pemeriksaan dilakukan usai Maria memilih pengacara dari lis yang diberikan oleh Kedutaan Besar Belanda.