Bolong-Bolong Permenkes Pedoman PSBB Terawan Versi Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

Merahputih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 masih menyisakan celah.

"PSBB tidak bersifat birokrasi semata, tetapi juga berisi pedoman untuk melaksanakan PSBB," kata Yusril melalui keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).

Baca Juga:

Anies Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Jakarta Pakai Masker

Yusril menjelaskan hal yang terkait birokrasi, yakni mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB. Hal lainnya mengatur lebih perinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.

Menurut Yusril, yang sulit diatur dalam Permenkes tersebut adalah aturan-aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB, terutama pengenaan sanksinya.

Menkes Terawan Agus Putranto mengeluarkan Permenkes terkait pedoman PSBB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers seusai meninjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

Dia memaparkan sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar PSBB.

Dalam Permenkes sebagaimana dikutip Antara, kata Yusril, hanya diatur tentang keharusan daerah bekerja sama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi.

Baca Juga:

Pemudik yang Terlanjur Pulang Kampung Wajib Isolasi Diri Selama 14 Hari

"Akan tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah "pengumuman" tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan seterusnya," tutup bagawan hukum tata negara itu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ulasan How Democracy Die, Buku Viral Unggahan Anies Baswedan
Indonesia
Ulasan How Democracy Die, Buku Viral Unggahan Anies Baswedan

Tak kata-kata sarat politik pada unggahanya. Hanya ucapan selamat berakhir pekan

Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda
Indonesia
Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda

Jakarta Pusat menerjunkan Satpol PP untuk membantu keamanan menjaga wilayah perihal maraknya begal sepeda beberapa waktu belakangan.

Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar

BNPB sendiri Jumat (20/11) telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh Puskesmas

Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19
Indonesia
Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19

Firli diduga melanggar kode etik karena menggunakan helikopter milik perusahaan swasta saat perjalann pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Muhammadiyah mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa.

Puluhan Pedemo Tuntut Pembebasan Rizieq Reaktif Corona
Indonesia
Puluhan Pedemo Tuntut Pembebasan Rizieq Reaktif Corona

Sejumlah orang yang mengikuti aksi menuntut pembebasan Rizieq Shihab, Jumat (18/12) kemarin, dinyatakan reaktif COVID-19.

Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Begini Respons MA
Indonesia
Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Begini Respons MA

MA tidak akan mencampuri kewenangan Presiden

Ketua Gugus Tugas Umumkan Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi
Indonesia
Ketua Gugus Tugas Umumkan Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi

Doni Monardo, mengatakan bahwa langkah kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

Pemprov DKI Pastikan Informasi Jakarta Disterilisasi Hoaks
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Informasi Jakarta Disterilisasi Hoaks

Warga diimbau hari berhati-hati dan tanyakan dahulu informasi itu kepada pihak berwenang.

Sejarah Baru, DPR Rapat di Kantor KPK
Indonesia
Sejarah Baru, DPR Rapat di Kantor KPK

Ali enggan membeberkan secara detail alasan RDP digelar di Gedung KPK