Merahputih.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Bogor, Musni Umar membuat geger linimasa. Cuitannya yang meretweet sebuah pemberitaan berjudul 'Pemerintah Pusat Mulai Distribusi Bansos ke 1,2 Juta Keluarga di DKI' viral. Ia menulis:
Sebaiknya pemerintah pusat membagi sembako di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan diluar Jawa. Sebab di DKI setiap keluarga sudah diberi paket bantuan sebesar Rp1,2 juta. Hanya penyaluran bantuan bertahap.
Sebaiknya pemerintah pusat membagi sembako di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan diluar Jawa. Sebab di DKI setiap keluarga sudah diberi paket bantuan sebesar Rp1,2 juta. Hanya penyaluran bantuan bertahap. https://t.co/CnQNs03fXy
— Musni Umar (@musniumar) April 20, 2020
Berdasarkan penelusuran tim anti hoaks Mafindo, apa yang dicuitkan Musni Umar merupaan konten yang salah. Menurut anggota TGUPP Anies Baswedan, bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB adalah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga. Dana Rp600 ribu itu juga tidak diberikan dengan uang tunai, melainkan dengan barang. Jumlah yang ditetapkan ialah sebesar Rp149.500, dan akan diberikan sebanyak 4 kali atau senilai Rp598.000. Sementara sisa uangnya tetap ada di APBD.
Angka-angka itu kredibel, dan akan kembali ke kocek DKI jika berlebih. Ia juga menyatakan angka ini bisa diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

“Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK,” beber Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati melalui di akun Facebook-nya. (*)