Cegah Warga Jakarta Kumpul-kumpul, Crowd Free Night Diberlakukan Suasana malam jalan yang terlihat sepi di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (12/5/2021) malam. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya melakukan kebijakan baru dalam PPKM Level 3, yaitu crowd free night (CFN) mulai Senin (6/9) malam ini.

Kebijakan CFN untuk mencegah kerumunan masyarakat pada malam hari di Jakarta.

"CFN kita laksanakan pada malam hari, mulai pukul 00.00 - 04.00 WIB," ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Senin (6/9).

Baca Juga:

Pelanggaran Ganjil Genap di Jakarta Terus Alami Penurunan

Dia menegaskan, kebijakan CFN dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang berkumpul, khususnya para pengendara sepeda motor di sepanjang jalan.

“Kami akan bubarkan khususnya mereka yang berkumpul,” tegasnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (30/7). Foto: MP/Kanu
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (30/7). Foto: MP/Kanu

Menurut dia, sistem yang digunakan adalah dengan cara penyekatan dan patroli.

Ditlantas juga telah menyiapkan tim patroli dan penyekatan yang akan mulai bekerja pukul 00.00 WIB malam ini.

“Sebenarnya sudah dilakukan pekan lalu, tapi mulai kami gencarkan malam ini,” ucapnya.

Baca Juga:

PSI Sebut Baru 60 Persen Petugas Transjakarta Divaksin, Ini Respon Wagub DKI

Sambodo menuturkan, lokasi CFN akan dilaksanakan di empat titik yaitu di Kemang, Sudirman, Thamrin, dan kawasan SCBD.

Empat lokasi ini akan dilaksanakan patroli untuk dilakukan penyekatan terhadap CFN.

“Kita akan bubarkan masyarakat dan dengan adanya CFN kita harapkan tidak akan ada lagi kerumunan,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Penurunan Kasus COVID-di Jakarta Berdampak Makin Sepinya RS Darurat Wisma Atlet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua
Indonesia
Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua

Bersama PT Preeport, Kapolri berharap ada kerjasama program yang dipadukan dengan program kepolisian seperti Binmas Noken

Positif COVID-19, Dua Orang Arus Balik Dibawa ke RSD Wisma Atlet
Indonesia
Positif COVID-19, Dua Orang Arus Balik Dibawa ke RSD Wisma Atlet

Dua orang yang melakukan arus balik ke Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui saat pemeriksaan dengan tes usap antigen.

KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar  Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra

Uang tersebut diberikan langsung oleh salah satu teman lamanya

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD

Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan
Indonesia
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katany

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab

kepulangan Habib Rizieq diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkannya.

Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Lapas Tangerang, Sudah Ada Tersangkanya?
Indonesia
Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Lapas Tangerang, Sudah Ada Tersangkanya?

44 penghuni tahanan Lapas Kelas I Tangerang, Banten meninggal dunia

Menuju Polri yang Presisi, Asisten Kapolri Buat Program Polri Belajar
Indonesia
Menuju Polri yang Presisi, Asisten Kapolri Buat Program Polri Belajar

Program Polri Belajar ini berupa seminar pemberian motivasi atau pembimbingan yang dilakukan dua arah selama 60 menit yang dibawakan Wahyu secara rutin setiap hari Kamis secara daring.

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN
Indonesia
57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan (SK) pemberhentian dari lembaga antirasuah.