Cegah Sebaran COVID-19, ASN dan TNI/Polri yang Nekat Mudik Terancam Kena Sanksi MenPAN RB Tjahjo Kumolo ancam sanksi ASN yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19 (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Pemerintah resmi melarang TNI-Polri, maupun pegawai BUMN dan ASN di perusahaan negara untuk mudik. Lantaran saat ini masih terjadi penyebaran pandemi COVID-19.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (9/4).

Baca Juga:

Polisi Masih Gamang Tindak Kendaraan Pelanggar PSBB

Kebijakan ini diperkuat lewat penerbitan Surat Edaran Nomor 46 tahun 2020: "Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lain selama penetapan kedaruratan kesehatan COVID- 19.”

MenPAN RB Tjahjo Kumolo akan sanksi PNS yang nekat mudik
Menpan-RB Tjahjo Kumolo.(Sukarli Ant)

Sanksi dalam kategori itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara menyebut jika ASN yang mudik adalah pasien positif Covid-19, pemerintah bisa menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak hormat.

ASN dibolehkan ke luar kota jika telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang dari pihak kepegawaian.

Pemerintah juga melarang ASN cuti selama pandemi Covid-19 kecuali cuti melahirkan, sakit atau alasan penting, atau cuti melahirkan atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian tertentu.

Baca Juga:

Pesan Kamis Putih, Kardinal Ajak Umat Selalu Mengasihi dan Bersyukur

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bakal memberikan sanksi disiplin jika melanggar ketentuan dalam surat edaran tersebut. Sanksi disiplin mengacu PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

Dengan pertimbangan larangan mudik merupakan kebijakan presiden menyikapi situasi darurat/genting; dan ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat," pungkas Tjahjo.(Knu)

Baca Juga:

Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan
Indonesia
Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan

THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah dan tak mencantumkan tenaga honorer.

Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat
Indonesia
Kemenkumham Gelar Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat

Pendaftaran rapid test dilakukan secara online, tidak dipungut biaya, dan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya menggandeng 18 organisasi masyarakat (ormas) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mengawasi kedisplinan warga soal protokol kesehatan COVID-19.

Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

KSAD Suplai Vitamin dan Madu untuk Anak Buahnya yang Berjuang Tangani COVID-19
Indonesia
KSAD Suplai Vitamin dan Madu untuk Anak Buahnya yang Berjuang Tangani COVID-19

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengumumkan 132 rumah sakit rujukan di seluruh provinsi untuk penanganan kasus virus corona.

Dapat Subsidi Tarif Rp3,4 Triliun, PT KAI Diperintahkan Lebih Profesional
Indonesia
Dapat Subsidi Tarif Rp3,4 Triliun, PT KAI Diperintahkan Lebih Profesional

Pada 2021, Pemerintah memberikan subsidi tarif untuk kereta api kelas ekonomi sebesar Rp3,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun.

Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak
Indonesia
Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak

Peneliti Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya membuat alat pendeteksi COVID-19 lewat bau keringat ketiak yabg diberi nama i-Nose C-19.

Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Siapkan 1.721 Kulkas buat Penyimpanan Vaksin COVID-19

Sekitar 1.721 kulkas buat penyimpanan vaksin COVID-19 telah disiapkan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat

Jika penerapan protokol kesehatan di pasar berjalan baik maka aktivitas jual beli akan tetap menjadi pilihan masyarakat

Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa
Indonesia
Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan.