Cegah Resesi, Ekonomi Masyarakat Harus Dibuka Bertahap Ilustrasi Cafe. (Foto: Free Photos /Pixabay).

MerahPutih.com - Penanganan pandemi COVID-19 yang efektif dinilai menjadi kunci bangkitnya ekonomi domestik yang kini terancam resesi. Pembukaan ekonomi masyarakat secara bertahap dapat dibuka kembali dan meminimalkan dampak pandemi terhadap perekonomian.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menilai, saat ini untk dorong ekonomi perlu difokuskan pada meningkatkan permintaan barang dan jasa. Karena, likuiditas perekonomian dalam negeri yang memadai dan belum terserap oleh swasta dan sektor riil.

"Kita pantau tentang likuiditas di perbankan. Likuiditas di perbankan lumayan baik, tapi yang menjadi masalah adalah demand-nya tidak ada," kata Nurhaida dikutip Antara.

Baca Juga:

Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19 Dinilai tidak Nyambung

OJK menegaskan rendahnya serapan likuiditas, jadi tantangan. Pihaknya berupaya meningkatkan permintaan di masyarakat melalui kebijakan dan stimulus bagi pelaku industri jasa keuangan yang terdampak pagebluk.

"Ketika mencoba meningkatkan permintaan, harus ada kemampuan pasar, kemampuan masyarakat, untuk benar-benar menyerap produk yang ada di pasar. Baik itu produk riil maupun produk keuangan. Jadi ini tantangan lain," ujarnya.

OJK kata Nurhaida, siap mengeluarkan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah kemerosotan ekonomi dalam negeri dengan tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi tetapi juga transformasi ekonomi dan struktur keuangan melalui transformasi digital yang masif.

Saat ini, pemerintah DKI Jakarta kembali melakukan PSSB, dengan beberapa ketentuan diantaranya perkantoran hanya tampung 25 persen pekerja, sektor riil terutama tempat makan dan cafe diminta untuk tidak melayani pelanggan makan dan minum di tempat atau hanya diperbolehkan layanan takeaway, yang dinilai pengusaha bakal menurunkan pendapatan. Namun, mal masih bisa buka dengan batasi pengunjung 50 persen.

Pemerintah pun, melakukan monitoring terhadap data-data mobilitas dan dampaknya kepada aktivitas perekonomian di DKI Jakarta setelah diterapkan PSBB jilid 2. Situasi PSBB kali ini dinilai berbeda dengan situasi Maret-Mei lalu dimana seluruh kegiatan masyarakat terhenti.

“Sekarang ini kami masih lihat kegiatan itu ada, hanya skalanya saja turun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pada triwulan II lalu, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat sudah mengalami kontraksi cukup dalam yaitu -8,2 persen. Padahal, kontribusi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu mencapai 17 persen.

“Tentu situasi yang sudah bertahap membai di triwulan 3 ini diharapkan tidak terlalu turun, sehingga kontraksi pertumbuhan ekonomi DKI bisa lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan II.”

Baca Juga:

Geger Ahok Ungkap Borok Pertamina



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH