Cegah Politik Uang Pilkada 2020, KPK Minta Libatkan PPATK Ilustrasi politik uang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan guna mencegah terjadinya politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Dalam upaya mencegah korupsi dan dan kekurangan dalam praktek Pilkada yang akan datang itu, maka kemudian KPK memberikan rekomendasi yaitu pertama perlu kerjasama dan koordinasi dengan PPATK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara virtual bertajuk 'Memastikan Pilkada Sehat : Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi' yang ditayangkan kanal Youtube PUSaKO, Jumat (11/8).

Baca Juga

Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis

Ghufron mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan hal tersebut. Menurut dia, PPATK punya kewenangan serta kemampuan untuk melacak aliran uang para calon kepala daerah.

"Karena PPATK sebagai analisis transaksi keuangan tentu kemudian memiliki kemampuan untuk mentrace transaksi-transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan digunakan sebagai money politics," ujarnya.

Ilustrasi politik uang di Pilkada

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Ghufron, sebanyak 82 persen para calon kepala daerah disponsori oleh sumber tertentu untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Ghufron mewanti-wanti agar tidak terjadi kecurangan dalam Pilkada tahun ini.

"Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82% Pilkada itu calon-calon kepala daerahnya itu 82% didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga, itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," ungkapnya.

Ghufron juga mengusulkan pembuatan peta resiko praktek korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada berbasis karakteristik wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu antisipasi kecurangan ataupun money politics dalam Pilkada 2020.

Baca Juga

KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra

"Jadi perlu kemudian pemetaan, karena antara Aceh sampai Papua karakteristik-karakteristik kerawanannya berbeda-beda, ada berbasis mungkin berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipertahankan karena masing-masing daerah memiliki spesialisasi," kata Ghufron. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan
Indonesia
Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan

Untuk daerah yang menerima vaksin, Erick meminta agar memperhatikan alat penyimpanannya

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bisa Merusak Sel Otak dan Darah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bisa Merusak Sel Otak dan Darah

Beredar sebuah unggahan dalam sebuah akun Facebook yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kerusakan pada sel otak dan sel darah.

Luka Para Korban Penyerangan TNI, Pendarahan Paru hingga Retina Lepas
Indonesia
Luka Para Korban Penyerangan TNI, Pendarahan Paru hingga Retina Lepas

Salah satu korban mengalami gangguan pernapasan dan saat ini menjalani perawatan di RSPAD.

Permintaan Tanggapi Jaksa Ditolak, Rizieq Siapkan Pledoi
Indonesia
Permintaan Tanggapi Jaksa Ditolak, Rizieq Siapkan Pledoi

Aziz Yanuar mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang tak mengizinkan kliennya membalas tanggapan jaksa.

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan
Indonesia
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan

"Sudah tahap 1, (dilimpahkan) minggu lalu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono

PSI Puji Anies Bekali 5.000 ASN Tes Corona Saat Jaga Pasar
Indonesia
PSI Puji Anies Bekali 5.000 ASN Tes Corona Saat Jaga Pasar

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengatakan tes swab harus terus digalakkan bukan hanya untuk petugas ASN tapi juga pedagang dan pekerja pasar

Kapolda Metro Beri 'Ruang' Komnas HAM Investigasi Kematian Enam Pengawal Rizieq
Indonesia
Kapolda Metro Beri 'Ruang' Komnas HAM Investigasi Kematian Enam Pengawal Rizieq

Fadil memastikan, pihaknya akan memberikan fakta yang terjadi di lapangan

 Mirisnya Kondisi Kebun Binatang Terdampak Corona, Minim Dana Paksa Binatang 'Diet'
Indonesia
Mirisnya Kondisi Kebun Binatang Terdampak Corona, Minim Dana Paksa Binatang 'Diet'

"Jadi hewan bisa diet. Kalau biasanya sehari makan tiga kali sekarang jadi makan dua kali. Untuk jangka panjang ini bisa buruk bagi kesehatan hewan," imbuh Tony.

Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan

Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran, Mahfud: Kritik Adalah Vitamin
Indonesia
Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran, Mahfud: Kritik Adalah Vitamin

Pemerintah akan menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional