Cegah Politik Uang, Perludem: Biaya Kampanye Harus Dibatasi Aksi tolak "Politik Uang" di Wonosobo, Jateng, Sabtu (23/12). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

MerahPutih.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pembiayaan belanja kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 harus dibatasi. Ia meyakini, hal tersebut dapat mencegah praktik politik uang dan mahar politik.

Menurut Titi, pihaknya pernah mengusulkan pembatasan belanja kampanye kepada pemerintah pada pilkada sebelumnya. Namun, hingga kini pemerintah belum menyetujui sepenuhnya usulan tersebut.

‎"Kita sempat mengusulkan agar pembatasan belanja kampanye itu lebih rasional lebih realistis," kata Titi dalam diskusi bertajuk Wajah Politik Pilkada 2018 di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Padahal, lanjut Titi, pembatasan biaya kampanye bisa menekan ongkos politik yang digunakan para peserta pilkada. Karenanya, ia menyayangkan sikap pemerintah yang belum menyepakati usulan tersebut menjadi undang-undang.

"Jadi di mana kemudian angka batas atas belanja itu betul-betul bisa mengerem uang yang digunakan di dalam penyelenggaraan pilkada," jelas Titi.

Lebih lanjut Titi menambahkan, permintaan uang dari partai politik kepada seseorang agar mendapatkan tiket atau rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar.

"Jadi permintaan kepada calon, untuk meminta sekian uang dengan alasan pembiayaan saksi, menggerakkan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye, dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja," jelasnya.

Pasalnya, jika calon kepala daerah diminta uang agar mendapatkan dukungan, maka mereka akan berupaya mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan ketika terpilih menjadi kepala daerah.

"Karena kenapa, praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini, sebab ketika terpilih dan berkuasa makan dia akan melakukan upaya untuk membalikkan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kapolri Diminta Percepat Pengunduran Diri Jenderal yang Ikut Pilkada

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH