Cegah Polarisasi, Komnas HAM Minta Ambang Batas Pencalonan Capres Diturunkan TPS Pemilu. (Foto: KPU)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 diturunkan. Hal ini demi mencegah polarisasi jika hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang berkontestasi.

"Dalam rangka untuk memastikan tidak hanya dua pasangan calon yang muncul, tapi akan lebih banyak pasangan calon yang muncul," ujar Komisioner Komnas HAM Hairansyah Akhmad saat diskusi publik HAM dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Senin (1/11).

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015

Menurut dia, jika banyak alternatif paslon maka masyarakat tentu memiliki beragam ruang dalam menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Jadi tidak hanya dihadapkan pada dua pilihan yang akan menimbulkan keterbelahan di masyarakat.

Bahkan, residu dari polarisasi tersebut seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu masih dirasakan sampai sekarang. Akibatnya justru hingga menjadi permasalahan yang juga berkaitan dengan pelanggaran serius hak asasi manusia.

Selain itu, Hairansyah mengusulkan syarat pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan dimudahkan. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya penguatan oligarki dan calon tunggal.

Dia mendorong pemerintah dan DPR melakukan perubahan regulasi pemilu maupun pilkada untuk menjamin prinsip nondiskriminasi. Ini demi mengatur dan mengendalikan pemanfaatan pemilu.

Ia menuturkan, pemilu harus dipastikan tidak bertujuan hanya untuk sekadar melanggengkan kekuasaan. Yakni dengan membatasi pilihan kandidat pemimpin melalui praktik calon tunggal dan politik kekerabatan.

TPS. (Foto: KPU)
TPS. (Foto: KPU)

Hairansyah melanjutkan, Komnas HAM juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk membuat regulasi di bidang kepemiluan yang lebih adaptif terhadap situasi pandemi COVID-19 ataupun gangguan bencana nonalam lainnya.

Serta mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat Kepolisian RI dan Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terkait dengan regulasi peraturan bersama. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum salah satunya kasus kepemiluan.

"Baik dalam hal pidana pemilu maupun protokol kesehatan guna menghindari terjadinya nya disparitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Pemerintah juga harus memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan dan memberikan perhatian kepada para petugas terutama Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Indikasikan Aksi Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Demo Langgar HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Pastikan Bongkar Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Kapolri Pastikan Bongkar Kasus Pembunuhan Brigadir J

Keterlibatan Irjen Ferdy Sambo dalam pembunuhan terhadap Brigadir J seolah menampar citra institusi Polri.

Jelang Jumenengan GPH Bhre, Mangkunegaran Undang Raja-Raja Mataram Islam
Indonesia
Jelang Jumenengan GPH Bhre, Mangkunegaran Undang Raja-Raja Mataram Islam

Puro Mangkunegaran menunjuk GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo sebagai KGPAA Mangkunegoro X.

Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR
Indonesia
Disnakertrans Jateng Terima 22 Aduan soal Pembayaran THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya 22 laporan kasus aduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Eks CEO Bukalapak Jadi Anak Buah Luhut
Indonesia
Eks CEO Bukalapak Jadi Anak Buah Luhut

Rachmat diyakini akan memberikan manfaat

Kemenkes Pastikan Penyakit Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Kemenkes Pastikan Penyakit Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Penyakit cacar monyet atau monkeypox jadi fenomena baru yang menggemparkan dunia kesehatan.

PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Diresmikan Jokowi, Bandara Tebelian Bisa Layani 75 Ribu Penumpang
Indonesia
Diresmikan Jokowi, Bandara Tebelian Bisa Layani 75 Ribu Penumpang

Kepala Negara menyebut Bandara Tebilian akan mampu melayani 75 ribu penumpang per tahun.

Datangi PN Jaksel, Pemuda Batak Bersatu Tuntut Ferdy Sambo Dihukum Mati
Indonesia
Datangi PN Jaksel, Pemuda Batak Bersatu Tuntut Ferdy Sambo Dihukum Mati

“Sesuai dengan aksi damai yang telah kita lakukan sebelumnya, tuntutannya adalah bahwa Ferdy Sambo dihukum mati,” ujarnya.

Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak

Pemerintah harus buka mata terkait melonjaknya harga bahan pokok saat puasa dan menjelang Idulfitri 2022. Terbaru, harga tepung terigu naik mencapai 2.000 per kilogram (Kg) dan sebelumnya minyak goreng.

Jokowi Desak Lukas Enembe Hormati Proses Hukum
Indonesia
Jokowi Desak Lukas Enembe Hormati Proses Hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum yang kini dijalaninya.