Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan para kapolda untuk melaksanakan gelar perkara secara virtual dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Gelar penetapan tersangka harus melibatkan Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim) dan harus atas persetujuan perwira tinggi berpangkat Komjen bintang tiga itu.

Baca Juga:

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Melaksanakan gelar perkara dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meetings kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka," demikian bunyi urat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal Senin 22 Februari 2021, yang ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Kapolri mengklasifikasi perkara dengan UU ITE dengan dua pendekatan penyelesaian yang berbeda. Pertama, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Implementasinya terkait pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan, penanganannya merujuk pedoman pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 207 KUHP.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Kedua, tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Yaitu tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras dan etnis.

Penanganannya memedomani pasal 28 ayat (2) UU ITE, pasal 156 KUHP, pasal 156a KUHP, dan pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008.

Baca Juga:

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kemudian, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, penanganannya memedomani pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.

Selanjutnya, Kapolri meminta penanganan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan tidak dilakukan penahanan dan dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice. (Knu)

Baca Juga:

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum
Indonesia
Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum

KPK berjanji akan mengikuti rekomendasi Komnas HAM

Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK
Indonesia
Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

"Aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang. Karena sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum," kata Onky

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Ada 108.728 Pasien
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Ada 108.728 Pasien

Pemprov DKI Jakarta menyebut kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

Sebelum Tutup Tahun 2021, Jalan Tol ke Bandara Kertajati Sudah Rampung
Indonesia
Sebelum Tutup Tahun 2021, Jalan Tol ke Bandara Kertajati Sudah Rampung

Melihat progres pembebasan lahan yang sudah mencapai 79,08 persen pada seksi 3-6 Tol Cisumdawu, Basuki optimistis konstruksinya daoat rampung pada Desember 2021.

Polisi Buru Dua Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro
Indonesia
Polisi Buru Dua Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat (27/11) sekitar pukul 19.00 WIB.

KKB Tembaki Kantor Polisi di Intan Jaya
Indonesia
KKB Tembaki Kantor Polisi di Intan Jaya

Penembakan ke arah Polsek Sugapa, Intan Jaya oleh Kelompok kriminal bersenjata (KKB) berasal dari arah tower Telkomsel.

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

Hotel dan Aset Fantastis Tersangka Kasus ASABRI Benny Tjokro Kembali Disita
Indonesia
Hotel dan Aset Fantastis Tersangka Kasus ASABRI Benny Tjokro Kembali Disita

6 tanah atau bangunan di Jateng itu disita setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV
Indonesia
Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV

Adapun efektivitas serta keamanan vaksin Moderna teruji baik dan berdasar hasil uji klinis fase 3

[Hoaks atau Fakta]: Bayi Selamat Dari Jatuhnya Sriwijaya Air
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bayi Selamat Dari Jatuhnya Sriwijaya Air

Pada kecelakaan Lion Air tahun lalu foto serupa juga turut beredar, Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat itu juga melakukan klarifkasi.