Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan para kapolda untuk melaksanakan gelar perkara secara virtual dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Gelar penetapan tersangka harus melibatkan Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim) dan harus atas persetujuan perwira tinggi berpangkat Komjen bintang tiga itu.

Baca Juga:

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Melaksanakan gelar perkara dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meetings kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka," demikian bunyi urat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal Senin 22 Februari 2021, yang ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Kapolri mengklasifikasi perkara dengan UU ITE dengan dua pendekatan penyelesaian yang berbeda. Pertama, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Implementasinya terkait pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan, penanganannya merujuk pedoman pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 207 KUHP.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Kedua, tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Yaitu tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras dan etnis.

Penanganannya memedomani pasal 28 ayat (2) UU ITE, pasal 156 KUHP, pasal 156a KUHP, dan pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008.

Baca Juga:

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kemudian, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, penanganannya memedomani pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.

Selanjutnya, Kapolri meminta penanganan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan tidak dilakukan penahanan dan dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice. (Knu)

Baca Juga:

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mudik Dilarang, Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta
Indonesia
Mudik Dilarang, Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta

Polda Metro Jaya telah menyiapkan titik-titik penyekatan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang mudik saat Lebaran 2021.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kasus Anak Terpapar COVID-19 Meningkat, Anies Tambah RS Rujukan Jadi 106
Indonesia
Kasus Anak Terpapar COVID-19 Meningkat, Anies Tambah RS Rujukan Jadi 106

Dengan perbanyaknya rumah sakit itu artinya ruang tempat tidur pasien bertambah, begitu juga dengan ruang Intensive Care Unit atau ICU. Per 17 Juni meningkat jadi 140 RS dengan ada 8.524 tempat tidur dan 1.186 ruang ICU.

Mantan Ajudan Jokowi Asal Papua Naik Pangkat Jadi Brigjen Termuda di Polri
Indonesia
Mantan Ajudan Jokowi Asal Papua Naik Pangkat Jadi Brigjen Termuda di Polri

Dengan pelantikan dan sertijab ini akan ada regenerasi di organisasi Polri

Ada Revitalisasi JPO Karet, Dishub DKI Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Ada Revitalisasi JPO Karet, Dishub DKI Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

"Waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Agustus 2021," kata Syafrin di Jakarta, Rabu (9/6)

Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB

Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama

Ketika Kapolda Bicara Kematian Korban Covid-19, Padahal Kemarin Mereka Masih Bercanda
Indonesia
Ketika Kapolda Bicara Kematian Korban Covid-19, Padahal Kemarin Mereka Masih Bercanda

Sudah berapa orang dekat kita apakah teman kerja, apakah keluarga, apakah teman bermain yang kemarin masih ada sekarang sudah tidak ada.

Satu RT di Cilangkap Lockdown, Kapolda Metro: Langkah Tepat Tangani COVID-19
Indonesia
Satu RT di Cilangkap Lockdown, Kapolda Metro: Langkah Tepat Tangani COVID-19

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Fadil mengatakan, langkah Satgas COVID-19 Cilangkap bisa jadi percontohan dalam penanganan corona di Jakarta.

Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021
Indonesia
Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa

Penyidik Polri kemungkinan akan kembali memeriksa Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa dalam kasus tindak pidana perbankan.