Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan para kapolda untuk melaksanakan gelar perkara secara virtual dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Gelar penetapan tersangka harus melibatkan Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim) dan harus atas persetujuan perwira tinggi berpangkat Komjen bintang tiga itu.

Baca Juga:

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Melaksanakan gelar perkara dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meetings kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka," demikian bunyi urat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal Senin 22 Februari 2021, yang ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Kapolri mengklasifikasi perkara dengan UU ITE dengan dua pendekatan penyelesaian yang berbeda. Pertama, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Implementasinya terkait pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan, penanganannya merujuk pedoman pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 207 KUHP.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Kedua, tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Yaitu tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras dan etnis.

Penanganannya memedomani pasal 28 ayat (2) UU ITE, pasal 156 KUHP, pasal 156a KUHP, dan pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008.

Baca Juga:

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kemudian, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, penanganannya memedomani pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.

Selanjutnya, Kapolri meminta penanganan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan tidak dilakukan penahanan dan dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice. (Knu)

Baca Juga:

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Banjir Sumba Timur Hanyutkan Dua Rumah Warga
Indonesia
Banjir Sumba Timur Hanyutkan Dua Rumah Warga

BPBD setempat melaporkan 230 jiwa mengungsi di Balai Desa Kaliuda. Mereka masih bertahan di pengungsian sementara

Dalam 24 Jam, Lebih dari 9 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh
Indonesia
Dalam 24 Jam, Lebih dari 9 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa penularan virus corona masih terus bertambah hingga Sabtu (23/1).

Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19
Indonesia
Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19

Memang, per Senin (6/7) jumlah kasus positif COVID-19 terus meroket

Pot-Pot Tanaman Depan Kelurahan Kebon Sirih Hancur Diamuk Pedemo
Indonesia
Pot-Pot Tanaman Depan Kelurahan Kebon Sirih Hancur Diamuk Pedemo

Sejumlah pot tanaman yang berada di depan Kelurahan Kebon Sirih menjadi sasaran amukan massa yang memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja.

PSI Minta Pemprov DKI Buka Kanal Aduan Bantuan Sembako
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Buka Kanal Aduan Bantuan Sembako

Di sisi lain bila ada masyarakat yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.

Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19

Puskesmas adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan

Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai di Perdesaan

Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan

PT KAI-KCI Simulasi Keadaan Darurat COVID-19 di Dalam KRL
Indonesia
PT KAI-KCI Simulasi Keadaan Darurat COVID-19 di Dalam KRL

Nantinya dua orang personil pengamanan stasiun juga menggunakan APD lengkap dan tandu untuk evakuasi pengguna yang tidak sadarkan diri

Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi
Indonesia
Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi

Dua orang diduga pelaku kasus pembakaran truk Satpol PP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah diamankan Polres Sukoharjo.

Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan
Indonesia
Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan

Tidakan tersebut dinilai PPNI cenderung melawan hukum