Cegah Pencatutan oleh Parpol, KPU Minta Masyarakat Cek Nama di Sipol Gedung KPU RI, Jakarta. ANTARA/Melalusa Susthira K.

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu (2024) dengan mengecek namanya terkait dengan status keanggotaan parpol pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Dengan mengecek melalui situ infopemilu.kpu.go.id, kata anggota KPU Idham Holik, masyarakat dapat menghindari pencatutan namanya tanpa izin sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di dalam Sipol.

Baca Juga:

23 Partai Politik Sudah Daftar ke KPU

"Pada kesempatan ini saya ingin memberi tahu atau mengingatkan kepada pemilih Indonesia untuk melakukan partisipasi dalam tahapan pendaftaran partai politik dengan membuka website info Pemilu dan silakan mengecek status keanggotaan partai politiknya,” kata Idham dilansir dari Antara, Sabtu (13/8).

Sebagaimana Pasal 140 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kata Idham, KPU akan melakukan klarifikasi bagi masyarakat yang mengadukan pencatutan nama yang bersangkutan sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di dalam Sipol.

"Bagi mereka yang namanya ada dalam data keanggotaan partai politik di dalam Sipol, padahal mereka tidak pernah mengajukan keanggotaan atau permohonan partai, itu nanti kami akan tindak lanjuti dengan cara mengklarifikasi," ujarnya.

"Nanti KPU melalui KPU kabupaten/kota akan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan terhadap partai politik yang bersangkutan," lanjutnya.

Dikatakan pula bahwa tindak lanjut klarifikasi tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari masyarakat dengan isi form yang ada di dalam situs infopemilu.kpu.go.id.

"Kalau tidak mengisi form pengaduan, dia membenarkan atau menerima. Seperti itu," ucapnya.

Baca Juga:

Daftar ke KPU Besok, Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi

Tindak lanjut klarifikasi tersebut, kata Idham, merupakan bentuk KPU menjalankan fungsi administratifnya dalam rangka perlindungan terhadap hak politik warga negara.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut pihaknya menginstruksikan bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota parpol yang didaftarkan di dalam Sipol.

Bawaslu menyebut pencatutan nama warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses pemilu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menginisiasi pendirian posko aduan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu," tulis Bawaslu dalam keterangan resminya, Sabtu. (*)

Baca Juga:

Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri
Indonesia
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri

"Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa satu kontainer di pelabuhan Tanjung Priok," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk
Indonesia
Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pihak pengelola untuk segera mengedukasi masyarakat terkait dengan rencana penerapan harga tiket yang baru bagi wisawatan lokal guna menghindari kesalahpahaman.

83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022
Indonesia
83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 83 kapal ikan ilegal di seluruh perairan Indonesia.

Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030
Indonesia
Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030

“Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Dengan menggunakan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (25/4).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Usir Bos Krakatau Steel
Indonesia
Wakil Ketua Komisi VII DPR Usir Bos Krakatau Steel

Komisi VII mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim dari ruang rapat. Pengusiran diawali lebih dulu perdebatan dengan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi.

Momen Rapat Paripurna HUT Jakarta, Anies Berterima Kasih kepada Gubernur Terdahulu
Indonesia
Momen Rapat Paripurna HUT Jakarta, Anies Berterima Kasih kepada Gubernur Terdahulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DKI terdahulu yang telah memberikan masukan.

Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu

Partai Gerindra buka suara soal keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

8 Orang Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Aceh
Indonesia
8 Orang Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Aceh

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan orang terduga teroris di Provinsi Aceh, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat.

Isu Reshuffle Kabinet, Seskab: Mau Hari Ini, Besok atau Lusa, Terserah Presiden
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet, Seskab: Mau Hari Ini, Besok atau Lusa, Terserah Presiden

"Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," ucap Pramono

Presiden Jokowi Ulang Tahun, Sejumlah Menteri Panjatkan Doa
Indonesia
Presiden Jokowi Ulang Tahun, Sejumlah Menteri Panjatkan Doa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan ulang tahun ke-61 tahun, tepat hari ini, Senin (21/6). Sejumlah menteri yang notabene menjadi bawahan Jokowi pun langsung memberikan ucapan selamat untuk sang kepala negara dan pemerintahan.