Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Polresta Surakarta, Jawa Tengah, membentuk tim khusus yang dinamakan virtual police. Tujuan utama dibentuknya virtual police ini untuk memberi edukasi sekaligus pengawasan terhadap pengguna media sosial agar terhindar dari pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dibentuknya virtual police ini untuk mencegah adanya pelanggaran UU ITE yang kerap muncul media sosial (medsos).

Baca Juga

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Tim virtual police bekerja sama dengan para ahli antara lain ahli bahasa, ahli hukum dan ahli ITE untuk mengkonfirmasi semua postingan pengguna medsos.

"Jika ada pengguna media sosial yang membuat postingan dan berpotensi melanggar UU ITE, maka virtual police akan memberi peringatan melalui DM (direct message agar menghapus postingannya," kata Ade, Senin (15/3).

Seorang warga berisial AA asal Slawi, Tegal, Jawa Tengah setelah berkomentar berisi hoaks meminta maaf di Mapolresta Surakarta, Senin (15/3). (MP/Ismail)
Seorang warga berisial AA asal Slawi, Tegal, Jawa Tengah setelah berkomentar berisi hoaks meminta maaf di Mapolresta Surakarta, Senin (15/3). (MP/Ismail)

Dikatakannya, kalau sudah di DM dan pemilik akun medsos tersebut masih tetap nekat dan bergeming menghapus postingan tersebut, tim Virtual Police akan memberikan pemberitahuan lagi pada pemilik akun medsos bersangkutan sampai postingan itu. Langkah-langkah persuasif tetap akan lebih dikedepankan terlebih dahulu.

"Kami selalu penerapan restorative justice dalam menangani perkara yang berkaitan dengan UU ITE. Ini memegang teguh prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara," kata dia.

Ia menambahkan dalam kasus UU ITE, Polresta Surakarta baru saja mengamankan seseorang dengan inisial AM, warga Slawi, Kabupaten Tegal yang saat ini menempuh pendidikan di Yogyakarta. Pemuda tersebut telah mengupload komentar narasi yg bermuatan hoaks di salah satu akun instagram berfollower banyak.

"Kami sudah diingatkan pemuda tersebut agar menghapus komentar tersebut, tetapi tidak dihiraukan. Sampai akhirnya kami mengamankan pemuda itu ke Mapolresta Surakarta untuk meminta maaf dan wajib lapor ke polisi," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Mantan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh

Makna Angka 400 Jelang Pelantikan Biden dan Pandemi COVID-19
Dunia
Makna Angka 400 Jelang Pelantikan Biden dan Pandemi COVID-19

Upacara digelar untuk mengenang 400.000 warga AS yang telah kehilangan nyawanya akibat COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Kontrak Politik dengan HTI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Kontrak Politik dengan HTI

Dalam gambar tersebut terdapat cuplikan kecil surat bertandatangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635
Indonesia
Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635

Jumlah pasien sembuh bertambah 2.585 orang, sehingga total pasien sembuh ada 166.686 orang.

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11) kemarin.

Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19
Indonesia
Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19

Menkes mengganti istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru.

Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

Apa yang dilakukan oleh IPW merupakan tuduhan bagi institusi negara yang memiliki akibat hukum yang sangat serius

Senyap Benyamin Davnie-Siti Azizah Dinilai Strategi Kampanye Lari Marathon
Indonesia
Senyap Benyamin Davnie-Siti Azizah Dinilai Strategi Kampanye Lari Marathon

Aktivitas kampanye calon Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Siti Nur Azizah terpantau sepi-sepi saja

Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka

Kampanye yang biasanya identik dengan pengumpulan massa menjadi sulit dilakukan

Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua rencananya dimulai pada Kamis (25/2) di masing-masing kantor instansi yang terlibat.