Cegah Klaster Keluarga, Pemda DIY Imbau Pemudik Pakai Masker di Dalam Rumah Ilustrasi keluarga. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogtakarta (DIY) mengimbau masyarakat mewaspadai munculnya klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga selama masa libur Lebaran 2021.

Pemda DIY mengimbau para pendatang dari luar kota tetap memakai masker saat berkunjung meskipun berada dalam rumah.

Baca Juga

Klaster Perkantoran Merebak, Pengusaha Tolak WFH Secara Total

Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie menjelaskan pendatang dari luar kota yang menginap dirumah keluarganya di Yogyakarta diminta memakai masker selama minimal 3 hari.

"Besok kalau hari raya Idul Fitri) masih ada saja yang mudik. Kan kalau di keluarga kita sering lupa masker tidak dipakai atau sengaja tidak dipakai. Nah harus dipakai, minimal 3 hari," kata Pembajun di Yogyakarta, Rabu (28/4).

Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie
Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie. Foto: MP/Teresa Ika

Imbauan ini dikeluarkan lantaran rendahnya penerapan protokol kesehatan ketika berada di lingkungan keluarga. Hal ini membuat munculnya klaster keluarga setelah liburan panjang.

"Ini mau masa liburan, mau hari raya. Jangan sampai ada klaster keluarga karena memang sekarang klaster penularan COVID-19 sudah mulai klaster keluarga," kata dia

Oleh sebab itu, untuk mengurangi potensi penularan kasus COVID-19 menjelang libur lebaran, ia mendorong agar vaksinasi para lansia dipercepat.

"Bagaimana caranya lansia harus segera cepat divaksin karena memang tidak ada pilihan lansia itu sangat rentan (tertular COVID-19)," kata dia.

Selain itu para anggota keluarga diminta saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Polisi Gerebek Layanan Rapid Test Bandara Kualanamu, Lima Petugas Ditangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Hanya Antarprovinsi, Mudik Dalam Satu Kabupaten/Kota Juga Dilarang
Indonesia
Tak Hanya Antarprovinsi, Mudik Dalam Satu Kabupaten/Kota Juga Dilarang

Maka silakan silahturahmi secara virtual saja

Pemerintah Kembali Serap Surat Utang Rp22 Triliun
Indonesia
Pemerintah Kembali Serap Surat Utang Rp22 Triliun

Sebelumnya, dalam lelang tujuh seri SUN pada Selasa (14/7), pemerintah menyerap dana sebesar Rp22 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp61,16 triliun.

Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Indonesia
Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius

Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar
Dunia
Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

RUU Cipta Kerja Bisa Benahi Sektor Perpajakan
Indonesia
RUU Cipta Kerja Bisa Benahi Sektor Perpajakan

"Kami berharap ini bisa cepat selesai dan mendapatkan persetujuan DPR sebelum akhir tahun. Ini akan menjadi basis baru di Indonesia, khususnya dalam iklim investasi," kata Suahasil.

Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19

"Iya benar (negatif COVID-19). Insyaa Allah akan segera beraktivitas kembali," kata Novel

Satu Tahanan KPK Positif COVID-19
Indonesia
Satu Tahanan KPK Positif COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terdapat satu tahanan lembaga antikorupsi yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Penyuap Wali Kota Cimahi Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Penyuap Wali Kota Cimahi Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK menetapkan dua tersangka dalam perkara ini

Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Libur 'Long Weekend' Hingga Cikampek
Indonesia
Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Libur 'Long Weekend' Hingga Cikampek

Kepadatan hanya terjadi sekitar pukul 16.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB

Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY
Indonesia
Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

Penting bagi KPK dan PPATK untuk turun tangan