Cegah Kematian Ibu dan Bayi, Seluruh Puskesmas Bakal Dapat Alat USG Di Indonesia terdapat 155 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota masih belum memiliki tujuh dokter spesialis.

MerahPutih.com - Tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan terobosan, dengan mengoptimalkan kinerja layanan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) seluruh Indonesia.

Kemenkes akan mendistribusikan alat Ultrasonografi (USG) ke seluruh puskesmas di Indonesia dalam upaya mencegah kematian ibu dan bayi dalam kandungan.

Baca Juga:

KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai

"Alat USG ini akan mendeteksi bagaimana perkembangan bayi di puskesmas yang dilakukan oleh dokter umum di seluruh Indonesia," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Banda Aceh, Kamis (25/3).

Pendistribusian USG ke seluruh puskesmas salah satu program dalam rencana transformasi kesehatan Indonesia pada pilar layanan primer untuk mencegah kematian ibu dan anak.

"Transformasi layanan primer juga fokus terhadap deteksi dini terhadap kekerdilan dan wasting," katanya.

Ia menyebutkan, pemerintah terus melakukan berbagai macam cara untuk menekan angka kekerdilan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak hingga antenatal care menjadi lebih baik. Salah satunya melalui distribusi USG ke puskesmas.

Pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada dokter umum di puskesmas agar dapat menggunakan alat USG dengan baik.

"Dan bisa mendeteksi pelayanan pertumbuhan janin, pelayan persalinan sehingga kematian ibu menjadi lebih kecil," ungkapnya.

Selama ini, menurut dia, justru sebagian besar angka kematian ibu terjadi di rumah sakit. Hal itu terjadi karena rujukan untuk persalinan terlambat sehingga perlu penanganan pertama dari Puskesmas.

"Dengan mengetahui gestasi kehamilan yang lebih awal di puskesmas maka rujukan ke rumah sakit akan lebih baik," kata Dante.

Ia menegaskan, komitmen Kemenkes melakukan transformasi kesehatan tertuang dalam enam pilar yakni layanan primer berupa penanganan terhadap imunisasi, penapisan kesehatan, kekerdilan, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).

Selanjutnya pilar layanan rujukan yakni penanganan sembilan penyakit prioritas dengan mortalitas tertinggi, kemudian pilar ketahanan kesehatan yakni riset dan industrialisasi obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Selanjutnya, pilar pembiayaan kesehatan yaitu fokus pada pembiayaan berbasis kebutuhan dasar kesehatan, pilar sumber daya manusia (SDM) kesehatan yakni produksi dan distribusi kekurangan 172 ribu dokter, serta pilar teknologi kesehatan berupa penerapan teknologi digital dan bioteknologi.

Selain itu, Kementerian Kesehatan berupaya menambah lulusan dokter dari perguruan tinggi sebanyak 5.000 orang per setiap tahun, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh Indonesia.

"Saat ini distribusi memang masih ada kekurangan di beberapa tempat, karena jumlah dokter kita, produksinya juga masih kurang, tapi akan kita tingkatkan, bertambah 5.000 lulusan dokter setiap tahunnya," katanya.

Di Indonesia terdapat 155 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota masih belum memiliki tujuh dokter spesialis.

"Ini masih menjadi kendala, yang kita harus bertransformasi untuk meningkatkan lulusan dokter, yang tadinya 12.000 per tahun dalam waktu cepat untuk segera ditingkatkan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

30 Wilayah Jakarta Belum Punya Puskesmas, PSI Minta Anies Percepat Pembangunan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo dan Bharada Richard Saling Serang Dalam Sel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo dan Bharada Richard Saling Serang Dalam Sel

Salah satu akun Facebook mengunggah video berjudul: “SAMBO DAN BHARADA E SALING SERANG DALAM SEL __ INI YANG AKAN TERJADI”.

Lanjutkan Misi Perdamaian, Presiden Jokowi Bertolak ke Moskow Temui Putin
Indonesia
Lanjutkan Misi Perdamaian, Presiden Jokowi Bertolak ke Moskow Temui Putin

Jokowi dan rombongan langsung bertolak ke Bandara Vnukovo II di Moskow, Rusia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Densus 88 Wanti-Wanti Warga Selektif Saat Kasih Sumbangan
Indonesia
Densus 88 Wanti-Wanti Warga Selektif Saat Kasih Sumbangan

"Kami mengharapkan masyarakat dapat lebih waspada dalam menyalurkan sumbangan-sumbangan ke organisasi atau kelompok yang tidak dikenal," ungkap Aswin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/5).

Dukung Kelancaran KTT G20, Kemenhub Siapkan Sejumlah Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Dukung Kelancaran KTT G20, Kemenhub Siapkan Sejumlah Rekayasa Lalu Lintas

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempersiapkan dukungan berupa Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk kelancaran penyelenggaraan KTT G20 pada November di Bali.

NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP
Indonesia
NasDem Dinilai Tidak Cocok Masuk Koalisi KIB, Gerindra-PKB atau PDIP

NasDem akan mati-matian mempertahankan komunikasinya dengan PKS dan Demokrat agar bisa terbentuk koalisi di 2024.

Update COVID-19 Nasional, Kasus Harian Bertambah 2.400
Indonesia
Update COVID-19 Nasional, Kasus Harian Bertambah 2.400

Pemerintah mendeteksi 2.400 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir hingga Rabu (6/4) pukul 12.00 WIB.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Adi Wibowo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan
Indonesia
Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan

Menghilangkan “madrasah” dalam RUU Sisdiknas adalah bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Tiongkok Belum Bisa Pastikan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20
Indonesia
Tiongkok Belum Bisa Pastikan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

MFA belum bisa memastikan kehadiran Presiden Xi Jinping di Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok 20 Negara (G20) di Bali pada November 2022.

OTT Hakim Agung, KPK: Bukti Dunia Peradilan Masih Tercemari Uang
Indonesia
OTT Hakim Agung, KPK: Bukti Dunia Peradilan Masih Tercemari Uang

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, lembaganya sedih karena menangkap hakim agung. OTT terhadap hakim agung ini terkait dengan suap penanganan perkara.