Cegah Kematian Ibu dan Bayi, Seluruh Puskesmas Bakal Dapat Alat USG

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Maret 2022
Cegah Kematian Ibu dan Bayi, Seluruh Puskesmas Bakal Dapat Alat USG

Di Indonesia terdapat 155 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota masih belum memiliki tujuh dokter spesialis.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan terobosan, dengan mengoptimalkan kinerja layanan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) seluruh Indonesia.

Kemenkes akan mendistribusikan alat Ultrasonografi (USG) ke seluruh puskesmas di Indonesia dalam upaya mencegah kematian ibu dan bayi dalam kandungan.

Baca Juga:

KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai

"Alat USG ini akan mendeteksi bagaimana perkembangan bayi di puskesmas yang dilakukan oleh dokter umum di seluruh Indonesia," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Banda Aceh, Kamis (25/3).

Pendistribusian USG ke seluruh puskesmas salah satu program dalam rencana transformasi kesehatan Indonesia pada pilar layanan primer untuk mencegah kematian ibu dan anak.

"Transformasi layanan primer juga fokus terhadap deteksi dini terhadap kekerdilan dan wasting," katanya.

Ia menyebutkan, pemerintah terus melakukan berbagai macam cara untuk menekan angka kekerdilan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak hingga antenatal care menjadi lebih baik. Salah satunya melalui distribusi USG ke puskesmas.

Pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada dokter umum di puskesmas agar dapat menggunakan alat USG dengan baik.

"Dan bisa mendeteksi pelayanan pertumbuhan janin, pelayan persalinan sehingga kematian ibu menjadi lebih kecil," ungkapnya.

Selama ini, menurut dia, justru sebagian besar angka kematian ibu terjadi di rumah sakit. Hal itu terjadi karena rujukan untuk persalinan terlambat sehingga perlu penanganan pertama dari Puskesmas.

"Dengan mengetahui gestasi kehamilan yang lebih awal di puskesmas maka rujukan ke rumah sakit akan lebih baik," kata Dante.

Ia menegaskan, komitmen Kemenkes melakukan transformasi kesehatan tertuang dalam enam pilar yakni layanan primer berupa penanganan terhadap imunisasi, penapisan kesehatan, kekerdilan, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).

Selanjutnya pilar layanan rujukan yakni penanganan sembilan penyakit prioritas dengan mortalitas tertinggi, kemudian pilar ketahanan kesehatan yakni riset dan industrialisasi obat dan alat kesehatan dalam negeri.

Selanjutnya, pilar pembiayaan kesehatan yaitu fokus pada pembiayaan berbasis kebutuhan dasar kesehatan, pilar sumber daya manusia (SDM) kesehatan yakni produksi dan distribusi kekurangan 172 ribu dokter, serta pilar teknologi kesehatan berupa penerapan teknologi digital dan bioteknologi.

Selain itu, Kementerian Kesehatan berupaya menambah lulusan dokter dari perguruan tinggi sebanyak 5.000 orang per setiap tahun, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh Indonesia.

"Saat ini distribusi memang masih ada kekurangan di beberapa tempat, karena jumlah dokter kita, produksinya juga masih kurang, tapi akan kita tingkatkan, bertambah 5.000 lulusan dokter setiap tahunnya," katanya.

Di Indonesia terdapat 155 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota masih belum memiliki tujuh dokter spesialis.

"Ini masih menjadi kendala, yang kita harus bertransformasi untuk meningkatkan lulusan dokter, yang tadinya 12.000 per tahun dalam waktu cepat untuk segera ditingkatkan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

30 Wilayah Jakarta Belum Punya Puskesmas, PSI Minta Anies Percepat Pembangunan

#Puskesmas #Kemenkes
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Indonesia
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Investigasi juga menemukan praktik tidak etis di stase IGD, terdapat oknum dokter pendamping lebih banyak menyerahkan penanganan pasien kepada dokter magang dengan alasan agar mereka belajar.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Indonesia
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Kemenkes menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Indonesia
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Dari total peserta yang menjalani skrining, sekitar 16,8 juta orang membutuhkan tindak lanjut penanganan, dengan 1,4 juta di antaranya telah tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Indonesia
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
RSHS siap menjalani evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait insiden salah kasih bayi.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
Indonesia
Kemenkes Kritik Film ‘Aku Harus Mati’, Khawatirkan Perilaku Meniru
Menurut pihak Kemenkes, baliho itu berpotensi memicu peniruan tindakan bunuh diri, terutama di tengah tren kenaikan signifikan angka kematian di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 April 2026
Kemenkes Kritik Film ‘Aku Harus Mati’, Khawatirkan Perilaku Meniru
Bagikan