Cegah Kebocoran Anggaran Pendidikan Pemprov Luncurkan CMS SIAP BOS-BOP peluncuran Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan berbasis Cash Management System (CMS SIAP BOS-BOP) di Balai Kota (MP/Asropih)

Merahputih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi peluncuran Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan berbasis Cash Management System (CMS SIAP BOS-BOP). Karena melalui sistem ini akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor pendidikan akan lebih terjamin.

"Saya sangat mengapresiasi program yang diluncurkan Bank DKI ini," kata Sandiaga di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).

Menurut Sandiaga, sistem ini penting karena Pemprov DKI fokus untuk hadirkan sistem pendidikan yang lengkap dan tuntas.

"Dulu kerjanya manual. Bendahara antre di bank, bawa uang kemana-mana. sangat bahaya sekali. Sekarang sudah jauh lebih mudah cepat dan realtime," ujarnya.

Manfaat lainnya dari penggunaan sistem CMS SIAP BOS dan BOP ini adalah dapat mencegah kebocoran anggaran.Nantinya dana keuangan sekolah seperti BOS dan BOP dapat dipantau melalui satu aplikasi secara online dan realtime. Dengan sistem ini diharapkan tak ada lagi kepala sekolah menggunakan uang BOS secara tunai.

"Dengan sistem yang canggih semua pembukuan di sekolah bisa dilakukan lewat sistem mulai dari TK, SD, SLTP, SMU disemua level pendidikan. Jadi Kepala sekolah stop kebiasaan lama, stop gunakan BOS BOP secara manual. Gak ada lagi BOS pake cek dan tunai," tutur Sandiaga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat peluncuran Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan berbasis Cash Management System (CMS SIAP BOS-BOP) (MP/Asropih)

Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menuturkan melalui sistem ini nantinya kepala sekolah dan bendahara akan diberikan Token sendiri yang berbeda. Sehingga lanjut dia pemindahanbukuan dana BOS BOP hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan melalui token bendahara dan token kepala sekolah.

"Para bendahara sekolah melalui token bendahara melakukan input transaksi yang telah diverifikasi. Selanjutnya berdasarkan token persetujuan dari Kepala Sekolah, bendahara melakukan perintah pemindahbukuan ke rekening pihak penyedia barang dan jasa," jelas Kresno

Menurut Kresno, Bank DKI dipercaya untuk menyediakan layanan transaksi mengelola dana BOS dan BOP DKI Jakarta dengan jumlah sekolah negeri yang menerima bantuan sebanyak 2.062 sekolah.

Per Maret 2018, jumlah transaksi telah mencapai 141.725 transaksi dengan nominal sebesar 425,89 miliar.

"Jadi jika Input transaksi dan perintah pemindahbukuan secara on line dan real time tersebut, akan meningkatkan penanggungjawaban dana BOS dan BOP kemudian juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan," ungkapnya. (Asp)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH