Cegah COVID-19, Hari Ini 13.430 Narapidana Dewasa dan Anak Hirup Udara Bebas Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho (ANTARA/ Dokumentasi Ditjen Pemasyarakatan)

MerahPutih.Com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membebaskan 13.430 Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi per hari ini.

Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho mengatakan langkah itu sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang overcrowding.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

"Mulai tadi pagi sampai sore ini tercatat sudah 13.430 seluruh Indonesia. Yang keluar dengan asimilasi 9.091, yang keluar dengan program integrasi sejumlah 4.339," kata Nugroho melalui video teleconference, Rabu (1/4).

Ilustrasi Rutan
Kemenkumham membebaskan belasan ribu napi dan anak dari rutan demi cegah penyebaran corona (MP/Ismail)

Menurut Nugroho pihaknya bakal mengeluarkan dan membebaskan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi tersebut. Sebagaimana arahan Menkumham Yasonna H. Laoly, tindakan itu ditargetkan selesai dalam kurun waktu 7 hari.

"Harapan kami bahwa perkiraan kurang lebih 30 ribu itu bisa tercapai. Pesan dari pak Menteri sedapat-dapatnya pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 ini dalam 7 hari bisa dilaksanakan," ujarnya.

Yasonna, kata dia, sudah memberikan peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dalam hal pengeluaran dan pembebasan warga binaan.

Nugroho juga menegaskan pihaknya juga bakal bersikap tegas terhadap petugas yang terbukti memanfaatkan situasi dengan meminta pungutan.

"Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada penjarahan," tegas dia.

Baca Juga:

Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

Nugroho menyampaikan petugas akan memberikan penjelasan seputar COVID-19 terhadap warga binaan yang akan bebas. Ia menyebut pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

"Di antaranya bagaimana caranya supaya di dalam Lapas/ Rutan sudah sehat, jangan sampai ketika pulang malahan terjangkit," tutup Nugroho.(Pon)

Baca Juga:

Darurat COVID-19, Rutan Surakarta Berlakukan Besuk Napi Gunakan Video Call

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047
Indonesia
Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047

Calhaj yang mendaftar tahun ini baru bisa berangkat pada tahun 2047.

Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memotong intensif tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.

KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun
Indonesia
KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun

Puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

Ancaman Boikot Produk Prancis Dinilai Tak Akan Rugikan Indonesia
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (19/5): 18,496 Positif, 4,467 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (19/5): 18,496 Positif, 4,467 Sembuh

"Bertambah 486 kasus positif," kata Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Rohadi Batal Jalani Sidang karena Terpapar COVID-19 di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Rohadi Batal Jalani Sidang karena Terpapar COVID-19 di Lapas Sukamiskin

Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi terpapar COVID-19.

Gereja Katedral Jakarta Direncanakan Buka Kembali 5 Juli
Indonesia
Gereja Katedral Jakarta Direncanakan Buka Kembali 5 Juli

Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf mengatakan pengurus gereja Katedral sudah memasang dan menerapkam protokol kesehatan yang baik.

Mabes Polri Sebut Kasus Abu Janda Tak Dihentikan
Indonesia
Mabes Polri Sebut Kasus Abu Janda Tak Dihentikan

Abu Janda dianggap mengejek mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan
Indonesia
Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Korupsi Alat Darurat COVID-19 di Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Korupsi Alat Darurat COVID-19 di Pemkab Bandung Barat

Adapun 4 lokasi tersebut yakni di Kantor Dinas PUPR Bandung Barat, Kantor CV Bintang Pamungkas (BP) di Lembang, CV Sentral Sayuran Garden City (SSGC) di Lembang dan rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di Lembang.