Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berumur setahun pada Selasa (20/10). Sejumlah catatan diberikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.

Sahroni memberikan catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini misalnya terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/10)

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan

Dia menjelaskan, selama satu tahun terakhir ini, Polri telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. Menurut Sahroni, banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap dan upaya pengungkapan itu tidak terhenti karena adanya pandemi COVID-19.

"Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba," ujarnya dilansir Antara

Sahroni mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.

Kondisi itu, menurut dia, tentunya sangat diapresiasi karena di negara lain, adanya pandemi membuat kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam.

"Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," tegasnya.

Tetapi, Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik.

Hal itu, kata dia, tidak masalah karena dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana

"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Hukum dan HAM serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terciduk Tak Pakai Masker, Puluhan Orang di Solo Dihukum Bersihkan Sungai
Indonesia
Terciduk Tak Pakai Masker, Puluhan Orang di Solo Dihukum Bersihkan Sungai

"Semua orang yang terjaring operasi yustisi kita kumpulkan lalu dibawa ke salah satu sungai di tengah kota untuk membersihkan dari sampah," kata Arif.

 BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri
Indonesia
BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri

"Kehebohan dan silang sengkarut penarikan penyidik KPK diujung klimaks. Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan KPK dan Polri, jadi taruhannya," kata BW

BMKG Minta Warga Waspadai Potensi Tsunami dan Gempa Megathrust di Selatan Bali
Indonesia
BMKG Minta Warga Waspadai Potensi Tsunami dan Gempa Megathrust di Selatan Bali

Pada Kamis dini hari, pukul 00.45 WIB, terjadi gempa tektonik yang mengguncang wilayah Bali, Lombok, Sumbawa Barat dan Jawa Timur.

 Kedua Cawagub Minta Anies Pertimbangkan Formula E Terkait Corona
Indonesia
Kedua Cawagub Minta Anies Pertimbangkan Formula E Terkait Corona

"Padahal itu sesuatu yang penting, itu ibadah lebih dari Formula E, menghadap ke Makkah, Madinah. Nah sekarang Formula E itu harus diteliti kembali, cermati kembali," papar dia.

 Tetap Produktif Meski di Rumah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Tetap Produktif Meski di Rumah Saat Pandemi COVID-19

“Rutinitas yang terus menerus dilakukan di rumah tentunya dapat membuat kejenuhan. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dengan cara melakukan hal positif dan bermanfaat," ujar Taqy

Awas! Struk ATM Bisa Digunakan Buat Bobol Rekening
Indonesia
Awas! Struk ATM Bisa Digunakan Buat Bobol Rekening

OJK meminta kepada perbankan untuk meningkatkan pengamanan lokasi ATM, termasuk monitoring CCTV dalam rangka mengantisipasi aktivitas tidak wajar.

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas
Indonesia
Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta saling merebutkan kepemilikan sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem

PSBB pasti berdampak negatif terhadap ekonomi yang saat ini kondisinya sudah terpuruk.

Tertipu Beli Masker Via Online, Sri Astuti Rugi Rp 11,9 Juta
Indonesia
Tertipu Beli Masker Via Online, Sri Astuti Rugi Rp 11,9 Juta

Kejadian bermula ketika Sri tertarik membantu temannya yang membutuhkan masker untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.