Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19 Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)

Merahputih.com - Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta seluruh perusahaan tidak mengkhawatirkan biaya perawatan jika ada karyawannya positif COVID-19. Pemerintah akan menanggung semua biaya tersebut.

"Perusahaan tidak perlu khawatir apabila ada karyawan atau buruh yang dites hasilnya positif. Pemerintah akan menanggung biaya perawatan COVID-19," kata Wiku dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (22/9).

Baca Juga

Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien

Pemerintah bahkan juga menanggung biaya perawatan COVID-19 masyarakat yang tidak memiliki BPJS dan juga bagi warga negara asing yang tertular COVID-19 di Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Yang harus dilakukan setiap perusahaan adalah melindungi karyawannya dengan memastikan jangan sampai ada karyawan yang terpapar COVID-19 di lingkungan kerja.

"Kami selalu menekankan keselamatan rakyat yang utama, termasuk keselamatan karyawan," katanya.

Baca Juga

Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung

Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Karena itu, agar batasan kapasitas persentase karyawan yang bekerja di kantor harus sesuai dengan kondisi zonasi.

“Contohnya, untuk zona merah harus benar-benar diimplementasikan maksimal 25 persen kapasitas yang masuk di kantor. Hal ini dilakukan dalam rangka betul-betul menekan kasus di setiap daerah agar zonanya tidak menjadi lebih buruk,” kata Wiku. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH