Catat Nih! Polri Tak Keluarkan Ijin Keramaian Saat Pilkada 2020 Ilustrasi - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. ANTARA/Ardika/am

Merahputih.com - Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan ijin keramaian saat pilkada serentak 9 Desember 2020.

Hal ini diungkapkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Imam Sugianto saat menjadi salah satu nara sumber dalam diskusi daring (Webinar) yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) dengan tema 'Menimbang Pilkada 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama' Kamis (24/9) siang.

Baca Juga:

Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020

“Polri sudah berkirim surat baik ke polres Polda, Polres dan Polsek untuk tidak mengeluarkan ijin keramaian saat pilkada 9 desember 2020, Polri juga akan menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada nanti," ujar jenderal bintang dua ini.

Imam menjelaskan Polri akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun, kapolri secara tegas mengatakan jika perlu bubarkan,” ujar Imam.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis juga telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, yang isinya sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)
Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

Baca Juga:

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor
Indonesia
Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor

Kementerian PUPR, pada tahun 2020 ini bakal melaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, preservasi jalan).

Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu
Indonesia
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara.

Jokowi Minta Gugus Tugas Ajak Tokoh Agama Cegah Penyebaran Corona
Indonesia
Jokowi Minta Gugus Tugas Ajak Tokoh Agama Cegah Penyebaran Corona

Karena itu, penting untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain

Ratusan Bandar Narkoba Digiring ke Nusakambangan
Indonesia
Ratusan Bandar Narkoba Digiring ke Nusakambangan

Pemindahan sebagai wujud dan komitmen memberantas narkotika, khususnya di Lapas dan Rutan. Dan narapidana Bandar ditempatkan di Lapas Supermaksimum dengan tipe one man one cell.

Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR
Indonesia
Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR

Hal ini dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri mendatang

RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan
Indonesia
RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan

RUU PPRT harus memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga

Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen
Indonesia
Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen

Kronologi pencaloan rapid test terendus pada Sabtu (19/12) kemarin sekitar pukul 23.00 Wib, pelapor memberkan informasi bahwa telah terjadi praktik percaloan hasil rapid tes.

Prabowo Puji Jokowi Setinggi Langit, Pengamat : Konsukuensi jadi Anak Buah
Indonesia
Prabowo Puji Jokowi Setinggi Langit, Pengamat : Konsukuensi jadi Anak Buah

Politik selalu berubah-berubah sesuai dengan kepentingan

Pidana dan Pengembalian Dana Ancam Pendaftar Kartu Prakerja
Indonesia
Pidana dan Pengembalian Dana Ancam Pendaftar Kartu Prakerja

Program diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja serta peningkatan kompetensi.

Ratusan Santri Ponpes Krapyak Bantul Terpapar COVID-19
Indonesia
Ratusan Santri Ponpes Krapyak Bantul Terpapar COVID-19

Pemkab Bantul dan Pemdes Panggungharjo pun gerak cepat dan mengkarantina seluruh santri dan penghuni positif di dalam ponpes.