Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi. (ANTARA/Ahmad Wijaya)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang mudik bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) pada saat Ramadan maupun hari raya Idul FItri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia. Aturan ini mulai berlaku pada 24 April 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengaku tengah menyiapkan aturan pembatasan transpotasi umum. Bagi warga yang nekat mudik akan dikenakan sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:

Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

"Jadi sanksi yang paling ringan dengan mengembalikan kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik. Dipulangkan lagi," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (22/4).

Sedangkan untuk sanksi yang paling berat yakni kurungan penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta. Hal ini mengacu pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" demikian bunyi Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Sanksi itu bisa diterapkan dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," imbuhnya.

Para pemudik di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tahun ini sebab wabah COVID-19, aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik. (novi abdi/Antara)
Para pemudik di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tahun ini sebab wabah COVID-19, aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik. (novi abdi/Antara)

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini semata sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Panjaitan menyebut pelarangan mudik mulai berlaku efektif pada 24 April 2020. Kemudian, penerapan sanksi terkait pelarangan mudik mulai ditegakkan pada 7 Mei 2020.

"Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020. Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020," kata Luhut dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

Keputusan pemerintah melarang mudik diambil setelah melihat hasil survei Kementerian Perhubungan yang menunjukkan, sebanyak 24 persen warga yang masih bersikeras mudik, meskipun sudah ada imbauan pemerintah tetap di rumah.

Pemerintah, kata Luhut, tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk masuk atau keluar Jabodetabek setelah muncul larangan mudik. Namun, arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek masih diperbolehkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK
Indonesia
Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Agus justru menyarankan pembahasan kenaikan gaji dialihkan menjadi pembahasan menyumbangkan gaji para pimpinan KPK untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Terungkap, Penyebaran Virus Corona Bisa Terjadi Lewat Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terungkap, Penyebaran Virus Corona Bisa Terjadi Lewat Vaksin

Foto tersebut juga disertakan keterangan yang menuduh media telah memberitakan berita bohong.

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

JPU mengungkapkan cara Djoko Soegiarto Tjandra menerima surat jalan palsu demi masuk ke Indonesia untuk keperluan pengajuan peninjauan kembali (PK).

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan
Indonesia
Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari
Indonesia
Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari

Jika Pemprov DKI sudah 8 kali lebih tinggi melaksanakan testing dari yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau WHO.

 Kemenkes Bentuk Tim Untuk Tetapkan Permohonan Kepala Daerah Terkait Penerapan PSBB
Indonesia
Kemenkes Bentuk Tim Untuk Tetapkan Permohonan Kepala Daerah Terkait Penerapan PSBB

Dalam permenkes PSBB itu kepala daerah baik gubernur, walikota, dan bupati diperbolehkan mengajukan permohonan PSBB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak
Indonesia
Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah

Mayoritas Gereja di Bogor Rayakan Ibadah Natal Secara Virtual
Indonesia
Mayoritas Gereja di Bogor Rayakan Ibadah Natal Secara Virtual

Ia pun melarang penyelenggaraan perayaan pergantian tahun

100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) karena COVID-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian nakes terburuk di dunia.

Gempa 6,3 Guncang Sumbar
Indonesia
Gempa 6,3 Guncang Sumbar

Sampai saat ini, belum ada informasi kepanikan atau kerusakan akibat gempa ini atau informasi perkembangan lainnya. Situs BMKG sampai pukul 09.30 WIB masih menampilkan peringatan gempa.