Catat! Aturan PPKM Level 3 di Tangerang Selatan Pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciracas, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menerapkan PPKM level tiga sejak Selasa (24/8).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, penerapan PPKM level tiga memberikan pelonggaran kepada beberapa sektor usaha. Salah satunya adalah usaha restoran, kafe dan kedai makanan.

Baca Juga

PPKM Level 4, Mobilitas Penduduk Jakarta Turun 30 Persen

”Sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 443/2925/Huk dijelaskan bahwa Tangsel akan menerapkan PPKM level tiga sampai 30 Agustus mendatang,” ujar Benyamin, Jumat (27/8).

Benyamin menambahkan, beberapa sektor mengalami perubahan waktu operasional.

Salah satunya bidang usaha makanan, yang berada dalam gedung/toko tertutup dapat menerima makan di tempat atau dine in. Dengan kapasitas maksimal 25 persen, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 menit.

Jam operasional berlaku mulai pukul 05.30 WIB - 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung melalui Aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (self assessment).

Sementara untuk dengan area pelayanan terbuka, dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB-22.00 WIB, dengan kapasitas makan di tempat paling banyak 25 persen, satu meja maksimal dua orang, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri.

 Benyamin-Pilar saat menghadiri acara Pemaparan Visi-Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangsel, Rabu (14/10).  ANTARA/Achmad Irfan.
Benyamin-Pilar saat menghadiri acara Pemaparan Visi-Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangsel, Rabu (14/10). ANTARA/Achmad Irfan.

Perubahan terhadap bidang pendidikan pun berangsur disesuaikan. Pembelajaran bisa dilakukan melalui tatap muka maupun secara daring.

"Bagi pembelajaran secara tatap muka, jumlah siswanya paling banyak 50 persen dalam satu ruangan,” ujar mantan Wakil Walikota Tangsel ini.

Kemudian untuk kegiatan bekerja, Benyamin menjelaskan, untuk sektor non esensial masih harus menerapkan work from home (WFH).

Lembaga yang bergerak di bidang asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan atau yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan, diberlakukan 50 persen.

Begitu pula dengan pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta perhotelan non penanganan karantina, diberlakukan 50 persen.

”Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 50 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Pelaksanaan resepsi pernikahan dan resepsi khitanan dapat diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan dan izin keramaian dari kepolisian setempat.

Dengan pembatasan undangan paling banyak 20 undangan dan tidak makan di tempat (dine in), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk loka karya, seminar, rapat, dan pertemuan dapat dilaksanakan di hotel, restoran atau ruang/gedung pertemuan dengan kapasitas peserta paling banyak 20 persen.

Tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta dilakukan skrining untuk peserta dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri. (Knu)

Baca Juga

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pastikan Stok dan Harga Pangan Jelang Ramadan Aman
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Stok dan Harga Pangan Jelang Ramadan Aman

Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog DKI dan Banten, Polda Metro Jaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, BUMD Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau Mereda, Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Indonesia
Aktivitas Gunung Anak Krakatau Mereda, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

"Jadi diharapkan juga masyarakat tetap tenang karena Gunung Anak Krakatau sudah mereda,” pungkasnya.

Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar
Indonesia
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji menjamin vaksin gratis pada pertengahan Desember 2020 lalu

Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD
Indonesia
Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD

Sidang Tahunan MPR menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Seluruh prosesi persidangan lebih disederhanakan dan waktu sidang juga dipercepat.

Polda Metro Jaya Bagikan Motor Hasil Curian, Begini Cara Mendapatkannya
Indonesia
Polda Metro Jaya Bagikan Motor Hasil Curian, Begini Cara Mendapatkannya

Motor tersebut merupakan barang bukti atas kasus pencurian yang dilakukan sindikat dengan total 36 tersangka.

Pembalap Kawasaki Sapu Bersih Dua Race Mandalika, Yamaha yang Berpesta
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

Datang ke Lombok, Pembalap dan Ofisial MotoGP Tak Perlu Karantina
Indonesia
Datang ke Lombok, Pembalap dan Ofisial MotoGP Tak Perlu Karantina

Selama berada di kawasan sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika, peserta hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok bubble.

Dirut PGN ke AS, Pelesiran?
Indonesia
Dirut PGN ke AS, Pelesiran?

Kepergian Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Muhammad Haryo Yunianto ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu manajemen Swift Energy Co dikritisi oleh sejumlah pihak.