Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet Petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat melakukan penambalan trotoar usai sempat dibongkar imbas pengecekan saluran air di depan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Livia K

Merahputih.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur memanfaatkan semprotan air bertekanan tinggi untuk menormalisasi sejumlah saluran air yang mampet dan rawan menimbulkan genangan selama musim hujan.

"Teknisnya kita dilibatkan untuk menyemprotkan air ke lubang-lubang tali air agar sampah dan lumpur yang menyumbat hilang," kata Kasi Operasional Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu (28/9).

Baca Juga:

Jalan Asia Afrika Terendam Banjir, Dinas SDA: Sudah Mulai Surut

Kegiatan normalisasi saluran air akan akan dimulai Senin (28/9) dengan melibatkan seluruh posko Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Timur di sepuluh kecamatan.

Sasaran kegiatan, kata Gatot, berada di permukiman penduduk serta sejumlah jalan umum yang rawan tergenang saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"Pimpinan mengarahkan para Kepala Sektor Pemadam kerja sama lurah dan camat terkait wilayah mana saja yang sering terjadi sumbatan dan genangan, kita konsentrasi di sana," sambungnya.

Banjir Jakarta merendam sejumlah fasilitas umum dan jalanan
Sejumlah fasilitas umum dan jalanan Jakarta terendam banjir (MP/Kanu)

Gatot mengatakan penyemprotan air bertekanan tinggi dari armada pompa pemadam kebakaran dapat memudahkan normalisasi saluran.

"Kemarin kita sudah rapatkan terkait teknis kerja sama lintas instansi ini," ucap dia.

Baca Juga:

Baru Diguyur Hujan Deras, Kawasan Plaza Senayan Sampai FX Sudirman Banjir

Selain menormalisasi saluran air, sebagaimana dikutip Antara, pihaknya juga secara rutin menyemprotkan disinfektan di seluruh fasilitas publik di Jakarta Timur.

"Sampai hari ini sudah 6.670 lokasi yang kita semprot sejak 14 Maret hingga 27 September 2020," tutup dia. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke ke Dewan Pengawas KPK.

Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Halte Berbentuk Palu Arit di Cileungsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Halte Berbentuk Palu Arit di Cileungsi

Akun Facebook Chasper membagikan gambar hasil tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah halte dengan bentuk menyerupai logo palu arit di Cileungsi, Jawa Barat.

Prajurit Kopassus Yang Dikeroyok Alami Keretakan Tengkorak
Indonesia
Prajurit Kopassus Yang Dikeroyok Alami Keretakan Tengkorak

"Yang jelas (kondisi korban) ada keretakan pada tengkorak, sehingga cederanya cukup berat, itu yang saya terima baru kemarin pagi," Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa .

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

"Pembelajaran jarak jauh berlaku seluruh sekolah negeri dan swasta dari tingkat PAUD, SMP, SMK, dan SMA," kata dia.

Wali Kota Solo Pilih Buka Sekolah Tatap Muka Desember
Indonesia
Wali Kota Solo Pilih Buka Sekolah Tatap Muka Desember

Mendikbud Nadiem Makarim mengizinkan sekolah kembali dibuka untuk menjalankan pembelajaran tatap muka.

DPRD DKI Bingung Anies Terbitkan Kepgub Izin Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD DKI Bingung Anies Terbitkan Kepgub Izin Reklamasi Ancol

Delama rapat dengan Dewan Parlemen Kebon Sirih, PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah berbicara mengenai hal tersebut.

2,3 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji
Indonesia
2,3 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji

Jumlah itu merepresentasikan 92,44 persen dari total penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama yaitu sebesar 2,5 juta pekerja.

Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK
Indonesia
Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Respons Kubu Moeldoko Terkait Gugatan Kubu AHY
Indonesia
Respons Kubu Moeldoko Terkait Gugatan Kubu AHY

Kubu Moeldoko merespons santai gugatan yang dilayangkan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Seli Serdang.