Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua. (Foto: ANTARA/HO Puspen Kemendagri)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan strateginya untuk mencapai target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Pertama, yakni dengan membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari.

Baca Juga

Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan

Kemendagri bakal terus melakukan rekonsiliasi data harian kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

"Sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melakukan perekaman e-KTP ataupun yang tidak mendapatkan Suket," ujar Tito Karnavian saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP.

Kedua, Tito sudah memberi perintah kepada Desk Pilkada untuk berkoordinasi seluruh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing.

Mendagri Tito Karnavian

Tito sudah memerintahkan bahwa dalam waktu dua minggu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil harus berada di daerah-daerah.

"Dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya yang belum melakukan perekaman secara maksimal," kata Tito.

Ia telah menetapkan hadiah bagi setiap daerah yang baik dalam hal perekaman e-KTP nya dan juga sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik.

Menurut Tito, ia bisa memberi sanksi kepada kepala dinas dukcapil tersebut karena jabatan mereka bersifat semi-vertikal.

Baca Juga

ICW Ingatkan Dugaan Keterlibatan Oknum dan Buronan Lain Usai Penangkapan Djoko Tjandra

Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan oleh kepala daerah serta di bawah struktur komando Kepala Daerah. Tapi mereka diangkat, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri.

"Nah, kami sudah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular

"Kita proses sesuai UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/9).

[Hoaks atau Fakta]: Ventilator dan Obat Ivermectin Melimpah, Indonesia Tidak Perlu Lockdown
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ventilator dan Obat Ivermectin Melimpah, Indonesia Tidak Perlu Lockdown

Dengan melonjaknya pasien COVID-19 saat ini, banyak rumah sakit yang tidak dapat menerima pasien COVID-19 karena ruang isolasi yang penuh dan kekurangan ventilator.

Polisi Antisipasi Potensi Kericuhan Saat Pilkada
Indonesia
Polisi Antisipasi Potensi Kericuhan Saat Pilkada

Pilkada 2020 melibatkan petugas pelaksana pemilihan dan pengawas mencapai 2,6 juta petugas.

Wagub DKI Bela  Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
Wagub DKI Bela Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN

"Tentu saya yakin nanti dalam waktu dekat semua anggota DPRD akan menyampaikan laporan LHKPN ya," ungkapnya.

Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19
Indonesia
Jokowi Segera Keluarkan Inpres Guna Perluas Pelacakan COVID-19

Presiden Jokowi kembali mengingatkan kunci penanganan pandemi COVID-19

KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar
Indonesia
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp 315 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Begini Kendala Vaksinasi COVID-19 Versi Wali Kota Seluruh Indonesia
Indonesia
Begini Kendala Vaksinasi COVID-19 Versi Wali Kota Seluruh Indonesia

"Data capaian masing-masing target pelaksanaan vaksinasi di daerah juga menjadi keluhan para wali kota anggota Apeksi," kata Bima.

Satgas Sebut PPKM di Jawa dan Bali Belum Mampu Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Satgas Sebut PPKM di Jawa dan Bali Belum Mampu Tekan Penyebaran COVID-19

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum mampu menekan COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar
Indonesia
Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar

Ada dua perempuan yang terekam kamera di lokasi sekitar dan diduga mereka memberikan kode sebelum terjadinya peristiwa bom bunuh diri.

Menkes Berharap 70 Persen Warga Mau Divaksinasi
Indonesia
Menkes Berharap 70 Persen Warga Mau Divaksinasi

Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.