Cara Koordinasi Luhut ke Sembilan Kepala Daerah Tangani COVID-19 Dipertanyakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Kemenko Marves).

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, penunjukan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai penanggung jawab penanganan COVID-19 di sembilan daerah justru memperpanjang birokrasi.

Trubus menyarankan Presiden Joko Widodo lebih baik menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mempunyai tugas, pokok, dan fungsi mengorganisasi pemerintah daerah.

"Bagaimana seorang Menko Kemaritim dan Investasi berkoordinasi dengan sembilan kepala daerah, kan tidak punya tupoksi ke sana (pemda)," kata Trubus kepada wartawan, Kamis (17/9).

Baca Juga

Ahok: Sekda Saefullah Sosok Rajin dan Cepat dalam Bekerja

Selain itu, Jokowi juga diminta memperbanyak pejabat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam badan penanganan. Sebab yang menjadi fokus ialah masalah kesehatan.

Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Lembaga teknis yang berwenang dan menjadi pelaksana penanganan pandemi korona adalah Kementerian Kesehatan.

Artinya, Presiden Jokowi harus menempatkan Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada struktur pimpinan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Bukan pejabat berlatar belakang ekonomi dan pengamanan.

"Yang menjadi garda panglima perang itu di depan itu Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan kepala daerah. Karena yang punya masyarakat itu daerah," tegas Trubus.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Latar belakang Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi dikritik Trubus. Luhut dinilai tak bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah (pemda) yang menangani kasus di daerah masing-masing.

Dampaknya, birokrasi semakin panjang karena instansi yang dipimpin Luhut tak langsung menaungi pemda.

Presiden Joko Widodo meminta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB Bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Baca Juga

Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif

Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus COVID-19 di tanah air.

Wiku menyebut ada sejumlah target yang sudah ditetapkan Presiden, yakni penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan serta penurunan angka kematian. "Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," kata Wiku. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH