Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Indonesia diyakini bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Padahal, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu.

"Ini adalah tantangan nyata," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (4/8).

Menurut dia, kunci agar keluar dari jebakan ini, pertama yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Juga:

Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia

Adapun perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.

"Tiga hal di bidang SDM itu anggarannya di APBN luar biasa besar, tetapi tidak hanya masalah jumlah anggaran, reformasi dan efektivitas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Kemudian, kunci kedua, kata Sri Mulyani, merupakan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan tepat.

Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai pihak swasta sangat diperlukan karena tidak ada negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan anggaran negara.

Ia melanjutkan, kunci ketiga yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)
Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB perkapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD 3.996. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB perkapita minimal USD 4.096. (Asp)

Baca Juga:

Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Indonesia
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Viani Limardi merasa pemecatan dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah kejahatan.

KPK Turun Tangan Atasi Polemik Pemberian Honor Pemakaman ke Bupati Jember
Indonesia
KPK Turun Tangan Atasi Polemik Pemberian Honor Pemakaman ke Bupati Jember

"KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait informasi tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan
Indonesia
Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kenaikan upah minumum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen

Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah
Indonesia
Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah

Persiapan sejumlah gereja dalam perayaan Natal saat PPKM Level 3 mendatang terus dilakukan.

Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu
Indonesia
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

MUI Imbau Masyarakat Patuhi Larangan Salat Iduladha di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Gibran Bakal Berlakukan PTM 50 Persen
Indonesia
Gibran Bakal Berlakukan PTM 50 Persen

Bertambahnya kasus corona tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Kemenkeu Keluarkan Aturan PPN-PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas
Indonesia
Kemenkeu Keluarkan Aturan PPN-PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas

Apabila endorsement tidak diberikan atau ada masalah lain terkait pemasukan barang, tanggung jawab pelunasan PPN terutang bukan lagi tanggung jawab PKP, melainkan pengusaha di KPBPB yang membuat PPJB.

Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR
Indonesia
Hari ini dan Besok, Andika Perkasa Berhadapan Dengan DPR

Andika yang merupakan Kepala Staf Angkaran Darat (KSAD) akan menjalani uji kelayakan yang dilaksanakan pada 4-5 November 2021 oleh Komisi I DPR RI.

Pandemi COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Bandung Menurun
Indonesia
Pandemi COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Bandung Menurun

Penjualan hewan kurban baik sapi maupun kambing di Kota Bandung menurun selama pandemi COVID-19 berkepanjangan.