Capim KPK dari Jaksa Bilang OTT Habiskan Uang Negara, Contohnya Suap Meikarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antaranews

MerahPutih.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari unsur kejaksaan Johanis Tanak menjadi peserta pertama yang mengikuti tes wawancara dan uji publik Capim KPK periode 2019-2023 di hari kedua, Rabu (28/8).

Panelis Meutia Gani menanyakan kepada Johanis tentang cara pencegahan terhadap korupsi yang besar dan sistemik. Johanis mulanya menjelaskan bahwa kegiatan penindakan di KPK harus terencana.

Baca Juga

Laode Syarif dan Dharma Pongrekun Tumbang di Seleksi Capim KPK Tahap Keempat

Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung ini berniat untuk mengubah mekanisme operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, OTT hanya menghabiskan uang negara.

Johanis lantas mencontohkan kasus suap proyek Meikarta, yang dinilainya menjadi penghalang pembangunan karena adanya kegiatan tangkap tangan. Padahal, lanjut dia, banyak yang sudah menanamkan investasi besar dalam proyek tersebut.

"Sekiranya OTT yang dikatakan itu kegiatan terencana. OTT itu suatu tindak pidana yang seketika terjadi. Kalau ada penyadapan, harusnya disampaikan daripada ditangkap disidik dan diperiksa sehingga menghabiskan uang negara" kata Johanis.

Johanis melanjutkan operasi berarti suatu kegiatan yang telah direncanakan, sedangkan tangkap tangan, menurut ilmu hukum, bukan direncanakan, melainkan seketika itu terjadi tindak pidana dilakukan sehingga seketika itu ditangkap.

"Jadi tidak direncanakan ditangkap. Menurut saya secara ilmu hukum itu keliru. Idealnya, kita harusnya pahami. Saya sangat antusias berantas korupsi, tapi cara-caranya ini kita harus ikuti aturan hukum yang ada dan prinsip hukum yang berlaku," jelas dia.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Johanis Tanak (MP/Ponco)

Johanis menilai, pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni pencegahan dan penindakan. Oleh sebab itu, kata dia, bila dalam melakukan penyadapan dan kemudian diketahui akan terjadi tindak pidana penyuapan ada baiknya yang bersangkutan dipanggil untuk dicegah.

"Ini kita cegah supaya uang negara tidak keluar. Kita panggil, bener tidak kamu melakukan ini? Oh iya benar. Kalau begitu kamu bikin pernyataan pada hari ini, tanggal segini bulan sekian tahun sekian bernama ini benar telah berpikir untuk melakukan tipikor dan telah diketahui oleh pihak yang berwenang," ungkap dia.

Panitia Seleksi Capim KPK kembali melakukan tes wawancara dan uji publik terhadap tujuh kandidat Capim KPK 2019-2023. Tes wawancara dan uji publik hari kedua ini masih berlangsung di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (28/8).

Baca Juga

KPK Tegaskan Hasil Rekam Jejak Capim Dapat Dipertanggungjawabkan

Selain Johanis Tanak, keenam kandidat itu yakni, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan.

Kemudian mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan, Hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah dan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH