Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara akhirnya memutuskan jika 51 pegawai dinilai sudah tidak bisa bergabung dengan Komisi Antirasuah. KPK masih ogah memaparkan 51 orang yang akan dihentikan status sebagai pegawai pada 1 November 2021.

Rapat yang juga dihadiri Kementerian PAN RB serta Kementerian Hukum dan HAM, menyepakati dari 75 yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), hanya 24 pegawai yang akan dibina sebelum diangkat jadi PNS. Tetapi, pembinaan tersebut juga bukan tiket untuk tetap mengabdi di KPK. Sementara itu, 1.271 Pegawai KPK yang lolos TWK dilantik 1 Juni 2021.

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah jika mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK. BKN berdalih keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Selasa (25/5).

Ia menegaskan, penghentian status pegawai pada 51 orang, diklaimnya sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya Undang-Undang KPK saja, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Ketua KPK Alexander Marwata berkilah, 51 orang yang tidak akan bergabung lagi dengan KPK, dinilai asesor dengan cap warna merah alias tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.

"Ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex.

Alex menegaskan, karena status pegawainya 51 orang tersebut, sampai 1 November 2021, mereka wajib tetap ngantor. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya.

"Jadi aspek pengawasannya yang diperketat jadi pegawai tetap masuk kantor bekerja seperti biasa tetapi dalam pelaksanaan tugas harian, dia harus menyampaikan atasan langsungnya," imbuh Marwata.

Penyidik senior komisi pemberantasan korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan oknum pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior komisi pemberantasan korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan oknum pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi.

Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/05)

Presiden mengklaim sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siswa Akui Belum Dapat Bantuan Kuota dari Pemerintah
Indonesia
Siswa Akui Belum Dapat Bantuan Kuota dari Pemerintah

siswa sekolah Yadika 5 Joglo, Putra mengaku, hingga kini belum mendapatkan mendapatkan bantuan kebijakan sekolah online dari pihak sekolah ataupun dari Kemendikbud.

Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten
Indonesia
Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten

Kubu eks Mensos Juliari Peter Batubara merasa sejumlah saksi yang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor menunjukkan inkonsistensi.

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair
Indonesia
Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta.

Wanita yang Maki Petugas di Anyer Tidak Diproses Hukum
Indonesia
Wanita yang Maki Petugas di Anyer Tidak Diproses Hukum

Wanita yang memaki petugas karena diputar balik di pos penyekatan simpang Jalan Lingkar Selatan, Ciwandan, Kota Cilegon dipastikan tidak diproses hukum.

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan
Indonesia
Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan

Penangkapan Menteri Kelautan Perikanan (KP), Edhy Prabowo disinyalir bisa merubah peta politik di pemerintahan.

Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta
Indonesia
Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta

"Kami keluar tahun 2020, jauh sebelum ada isu Kudeta di partai lain. Kami masuk pada Oktober 2020 dan diberi kewenangan di Jakarta Timur," papar Nurcahyo

KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Luapan Air Laut di Manado Bukan Tsunami, Ini Penyebabnya
Indonesia
Luapan Air Laut di Manado Bukan Tsunami, Ini Penyebabnya

BMKG memastikan banjir pesisir yang melanda Manado, Sulawesi Utara bukan tsunami.

Pedagang Curhat ke Kapolda Metro Jaya Omzet Jualan Menurun Akibat PPKM Darurat
Indonesia
Pedagang Curhat ke Kapolda Metro Jaya Omzet Jualan Menurun Akibat PPKM Darurat

"Bukan hanya menurun pak, tapi sangat menurun. Tidak bisa berjualan, tidak ada uang masuk sama sekali," jawab Emmy dengan wajah pasrah.