Campur Tangan Kemenpan RB Bikin Polri Temukan Posisi Pas Buat Novel Baswedan Cs Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Kepastian rekrutmen eks 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri perlahan menemukan titik terang.

Polri menyatakan penempatan 57 mantan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri akan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing individu.

Karena, tidak semua dari 57 mantan pegawai KPK bertugas sebagai penyidik dan penyelidik. Sehingga penempatannya disesuaikan dengan posisi yang bersangkutan saat bekerja di KPK.

Baca Juga:

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Berencana Dirikan Parpol

"Ada di bidang perencanaan, ada di bidang SDM, ada juga di bidang keamanan, ini kan akan disesuaikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Jakarta, Selasa.

Penempatan 57 mantan pegawai KPK ini, nantinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Polri sudah mendapatkan posisi-posisi yang akan diisi oleh mantan pegawai KPK sesuai arahan dari Kemenpan RB.

"Polri sudah mendapatkan posisi-posisi mana saja ya. Dari Kementerian PAN RB sudah memberikan posisi-posisi mana saja yang bisa diisi oleh ke 57 eks pegawai KPK itu," ujar Rusdi.

Baca Juga:

IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru

Rusdi memastikan tidak ada kendala dalam perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN Polri. Saat ini Polri tengah menyempurnakan payung hukum perekrutan 57 mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri.

Karena, rekrutmen tersebut bisa berjalan setelah ada payung hukum. Hal ini untuk menjaga legalitas dari proses rekrutmen mantan pegawai KPK.

"Segala sesuatunya dipersiapkan sehingga rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik, legalitasnya pun bisa dijaga. Jangan sampai nanti di ujungnya ada permasalahan hukum. Ini yang dihindari," terang Rusdi.

Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa Rencana, perekrutan 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan.

Baca Juga:

KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi TWK Pegawai KPK

Mulai dari UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kapolri 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri. Kapolri rawan digugat gegara permasalahan ini.

Kecuali, Kapolri saat ini melakukan langkah revisi Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN dan mengubah PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen serta Perkap 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai payung hukumnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Ungkap Berbagai Pelanggaran Pabrik Farmasi yang Cemari Laut Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Berbagai Pelanggaran Pabrik Farmasi yang Cemari Laut Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup (LH) menutup saluran outlet air limbah pabrik farmasi cemari laut Jakarta.

[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz

Pesan serupa sudah pernah diverifikasi sebelumnya dalam website turnbackhoax.id berjudul “Anda Berhak Terima Hadiah Cashback Voucher Pulsa Gratis dari Telegran Senilai 300.000” pada 7 juli 2021.

KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat

Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak akurat.

Vaksinasi COVID-19 Yogyakarta Tahap Kedua Ditargetkan 3.200 Orang per Hari
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Yogyakarta Tahap Kedua Ditargetkan 3.200 Orang per Hari

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memulai vaksinasi massal pada 1 Maret 2021. Target individu yang terima vaksin COVID-19 sebanyak 3.200 orang per hari.

MKD Bawa Laporan Terkait Azis Syamsuddin ke Rapat Pleno
Indonesia
MKD Bawa Laporan Terkait Azis Syamsuddin ke Rapat Pleno

Azis Syamsuddin disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai

DPR Minta Hak Pegawai dan Peneliti Eijkman Tak Dilupakan
Indonesia
DPR Minta Hak Pegawai dan Peneliti Eijkman Tak Dilupakan

"Tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah hak-hak dari pegawai serta peneliti. Jangan dilupakan hak-haknya dalam hal peleburan ini," ujarnya.

Stok Darah di PMI Kota Bandung Menipis
Indonesia
Stok Darah di PMI Kota Bandung Menipis

Banyak cadangan darah yang kosong, terutama setelah hampir sepekan bulan Ramadan dan akibat pandemi COVID-19

Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/2): Pasien Sembuh Makin Dekati Angka 1 Juta

Dalam 24 jam terakhir, ada 207 orang yang tutup usia