Pilkada Serentak
Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik Ilustrasi TPS Pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Keberadaan calon tunggal yang semakin meningkat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dinilai menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Calon tunggal, membuat pilihan masyarakat jadi terbatas.

Selain itu, pertarungan pilkada dengan kotak kosong alias tidak ada tanding, membuat masarakat tidak bisa membandingkan visi misi antar calon. Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya dihadapkan kepada dua pilihan, yakni memilih calon yang ada atau tidak memilih kandidat sama sekali. Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menegaskan, calon yang banyak saat pilkada serentak, menjadi kabar baik bagi demokrasi karena memberikan pilihan kepada publik.

Baca Juga:

Jerat Pidana Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Ia menegaskan, keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020, membuktikan gagalnya partai politik dalam menjalankan kaderisasi untuk menelurkan pemimpin selanjutnya. Macetnya kaderisasi dan regenerasi pada partai politik saat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)

"Ketika semua sudah berubah, reformasi sudah berjalan dua dekade tetapi di partai politik kita masih mencatat adanya oligarki, adanya pemimpin partai yang tidak berganti-ganti, adanya ketidaksetaraan di sana, padahal partai politik adalah pilar demokrasi," kata dia dikutip Kantor Berita Antara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan terdapat 25 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 dari total bakal pasangan calon yang mengikuti pilkada sebanyak 738 pasangan, terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 612 pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar
Indonesia
KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar

Pemeriksaan terhadap delapan saksi itu dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung

Ini Tahapan Rapid Test COVID-19
Indonesia
Ini Tahapan Rapid Test COVID-19

Pemerintah mengklaim sudah ada 125 ribu rapid test kit untuk pemeriksaan corona yang didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Kongres PAN Makin Panas, Pendukung Mulfachri dan Zulhas Nyaris Bentrok
Indonesia
Kongres PAN Makin Panas, Pendukung Mulfachri dan Zulhas Nyaris Bentrok

Kondisi semakin memanas ketika massa pendukung dari Caketum tersebut saling dorong

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?
Indonesia
KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020

Modus Pemudik Kelabui Petugas, Bersembunyi di Kontainer hingga Truk Barang
Indonesia
Modus Pemudik Kelabui Petugas, Bersembunyi di Kontainer hingga Truk Barang

Pemudik harus menahan diri daripada membahayakan diri sendiri dan keluarga di kampung halaman.

Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia
Indonesia
Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia

Mabes Polri menetapkan 69 tersangka terkait kasus kebakaran hutan atau Karhutla periode 1 Januari-21 Juni 2020.

Berbagai Opini Negatif soal COVID-19 Dinilai karena Pemerintah Belum All Out
Indonesia
Berbagai Opini Negatif soal COVID-19 Dinilai karena Pemerintah Belum All Out

Pemerintah memang perlu meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah bekerja sepenuhnya dalam melawan COVID-19 ini.

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal
Indonesia
PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK

Heru Hidayat Diklaim Tidak Berafiliasi dengan Manajer Investasi Kendalikan Jiwasraya
Indonesia
Heru Hidayat Diklaim Tidak Berafiliasi dengan Manajer Investasi Kendalikan Jiwasraya

Kesimpulan itu, ia ambil karena melihat portofolio saham yang ingin dibeli hampir sama dengan portofolio yang pernah dibeli Jiwasraya sebelumnya

Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir
Indonesia
Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir

“Tadi habis bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok