Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: ANT

Merahputih.com - Potensi pelanggaran pidana oleh calon petahanan kepala daerah dinilai paling besar terjadi.

Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran netralitas lantaran memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujar Abhan dalam keteranganya, Rabu (30/9).

Baca Juga:

Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Jadi Kegagalan Penanganan COVID-19

Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.

Apalagi petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.

"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," jelas Abhan.

KPUD Kota Sungai Penuh perpanjang masa pendaftaran bakal calon wali kota. Hingga 6 September 2020 pukul 24.59 WIB baru terdapat satu pasangan bakal calon yang mendaftar. (Antara/HOP/Ist)
Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)

Tak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN ketap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau pilkada.

Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.

ASN, lanjutnya, punya jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah variasi berbeda.

Dia menjabarkan petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan. "Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," tegasnya.

Baca Juga:

75 Persen ASN di Zona Merah WFH

Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan.

Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020. "Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Kirim Surat ke Jokowi, Minta Izin Lockdown Total Jakarta?
Indonesia
Anies Kirim Surat ke Jokowi, Minta Izin Lockdown Total Jakarta?

PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tak bisa serta-merta menutup satu atau dua wilayah

Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki

Menurutnya, saran tersebut membuat Komjak terkesan melakukan politisasi hukum.

Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran
Indonesia
Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan adanya beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya.

Klinik di Jakarta Layani Swab Test, Harganya Rp750 Ribu
Indonesia
Klinik di Jakarta Layani Swab Test, Harganya Rp750 Ribu

"Ada (tes corona). Untuk tes swabnya diharga 750.000. Di sini gak ada rapid test, adanya swab test. Bukan pengambilan darah," ucap petugas Klinik Venosa.

Tak Menutup Kemungkinan bakal Ada Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP
Indonesia
Tak Menutup Kemungkinan bakal Ada Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Menurut Petrus hubungan Hasto dalam dugaan suap sudah terlacak oleh KPK.

Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta

Halte yang tidak melayani yaitu Halte Bundaran HI, Sarinah, Halte Bank Indonesia dan Halte Monas.

KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu
Indonesia
KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu

KPK menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua.

Harun Masiku Bawa Foto Pimpinan Parpol Saat Menghadap Ketua KPU
Indonesia
Harun Masiku Bawa Foto Pimpinan Parpol Saat Menghadap Ketua KPU

Arief tidak menyebut nama saat menjawab pertanyaan jaksa

Jika Sudah Vaksinasi, Masih Bisakah Terinfeksi COVID-19? Ini Kata Epidemiolog
Indonesia
Jika Sudah Vaksinasi, Masih Bisakah Terinfeksi COVID-19? Ini Kata Epidemiolog

Namun, dengan adanya vaksin corona ini masyarakat juga masih meragukan dan bertanya, mungkinkah setelah vaksin masih bisa terpapar COVID-19?

Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan
Indonesia
Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan beberapa minggu terakhir ini masyarakat di kotak-kotakan dengan munculkan narasi provokasi yang tersebar melalui media sosial.