Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB Sejumlah calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz

MerahPutih.com - Antrean padat terjadi di terminal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (14/5) pagi. Menyikapi situasi tersebut, pihak Angkasa Pura II mengimbau para calon penumpang tiba di bandara 3-4 jam sebelum keberangkatan, disertai dokumen yang dipersyaratkan di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pascaperistiwa tadi pagi, otoritas Angkasa Pura (AP) II segera melakukan koordinasi yang melibatkan multipihak yang tergabung dalam satuan tugas bandara dan operator maskapai penerbangan.

Baca Juga:

Bandara Soetta Membeludak, Bukti Pemerintah Lakukan Diskriminasi Transportasi

"Salah satu poin yang dihasilkan pada koordinasi tersebut yakni imbauan kepada para calon penumpang pesawat untuk tiba 3–4 di bandara sebelum keberangkatan pada situasi PSBB ini," kata Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Hasil koordinasi oleh pihak otoritas bandara menyebutkan bahwa maskapai penerbangan akan ditegur apabila melakukan penjualan tiket melalui online. Pengendalian jam penerbangan diterapkan untuk menghindari penumpukan melalui pembatasan pergerakan per jam.

Antrean parah di Bandara Soetta saat pandemi COVID-19 berdasarkan foto di akun instragram Pengacara kondang Hotman Paris. (Instagram/@hotmanparisofficial)
Antrean parah di Bandara Soetta saat pandemi COVID-19 berdasarkan foto di akun instragram pengacara kondang Hotman Paris. (Instagram/@hotmanparisofficial)

"Pihak otoritas bandara juga akan menurunkan satuan tugas untuk memperketat pengawasan di lapangan, seperti penerapan physical maupun social distancing, serta penggunaan masker," ujarnya.

Di samping itu, pihak penyedia layanan penerbangan diminta mematuhi ketentuan bahwa penjualan tiket penumpang dengan persentase 50 persen dari kapasitas jumlah kursi penumpang di pesawat. Selanjutnya, pihak AP II akan membuat penunjuk arah atau penanda menuju Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara.

Baca Juga:

Update COVID-19 di DKI Kamis (14/5): Positif 5.617, Sembuh 1.279 Jiwa

Para calon penumpang juga diharapkan telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai yang dipersyaratkan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID – 19.

“Adapun dokumen yang diverifikasi sebagai syarat agar calon penumpang dapat memproses check in antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, surat bebas COVID-19, dan dokumen lainnya sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” jelas Febri.

Pihak Angkasa Pura II menginformasikan kondisi sudah kembali normal. Peristiwa tadi pagi terjadi ketika penumpukan 12 penerbangan pada pukul 6 hingga 7 pagi. Sedangkan kepadatan antrean tampak hingga jam 8 pagi. Sejak pukul 08.30 situasi terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sudah sangat terkendali dan tidak ada kepadatan. (Pon)

Baca Juga:

Warga yang Mudik Lokal ke Jabodetabek Juga Ikut Ditindak?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Pelaku Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Termakan Isu Hoaks
Indonesia
Cerita Pelaku Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Termakan Isu Hoaks

Salah satu tersangka kerusuhan saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bernama IP (21) menceritakan soal tindakan anarkis yang dilakukan.

Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dia menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik lebih diabdikan kepada kepentingan mendasar Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad merasa tidak setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang menyarankan KPK mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sari.

Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api
Indonesia
Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api

Maklumat Kapolri yang dikeluarkan 23 Desember 2020, mempertimbangkan penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali.

Inovasi Universitas Dibutuhkan Untuk Penanggulangan COVID-19
Indonesia
Inovasi Universitas Dibutuhkan Untuk Penanggulangan COVID-19

Mahasiswa dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk perubahan perilaku sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, menerapkan protokol kesehatan.

Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan

Terpidana Cessie Bank Bali itu bermaksud memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya

Pemberlakuan New Normal Tingkatkan Kemacetan di Jakarta
Indonesia
Pemberlakuan New Normal Tingkatkan Kemacetan di Jakarta

"Penambahan personel ada terutama pada pagi hari dan sore hari," katanya.

Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak
Indonesia
Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak

Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri.

Dispar DIY Beri Diskon Tiket Masuk Sejumlah Destinasi Wisata di Yogyakarta
Indonesia
Dispar DIY Beri Diskon Tiket Masuk Sejumlah Destinasi Wisata di Yogyakarta

Kepala Dispar DIY, Singgih Raharjo menjelaskan, potongan harga disiapkan untuk masyarakat atau wisatawan yang melakukan pemesanan tiket masuk destinasi melalui aplikasi Visiting Jogja.

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

PSI mendesak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari partainya untuk menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rp888 miliar.